Dapenbun juga menilai EPS telah merugikan perseroan dengan menempatkan dana investasi tersebut di saham-saham lapis kedua. Akibatnya, portofolio Dapenbun tergerus hingga 70%.
"Dari Rp 15 miliar dana Dapenbun yang dikelola EPS sebesar Rp 11,32 miliar ditempatkan pada saham-saham lapis kedua," ujar mantan Direktur Utama Dapenbun, Amir Soenarso dalam keterangannya, Selasa (17/2/2009).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, mantan Direktur EPS Jody Haryanto telah menginvestasikan dana Dapenbun pada saham PT Duta Anggada Realty Tbk (DART) senilai Rp 4,7 miliar, saham PT Leyland International Tbk (LAPD) Rp 3,29 miliar, dan saham PT Broadband Multi Media Tbk Rp 3,33 miliar.
Sebagian lagi diinvestasikan di saham-saham papan atas, antara lain PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM), PT
Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).
"Seharusnya saham-saham yang cocok sebagai investasi jangka panjang dana pensiun adalah blue chips, bukan lapis kedua atau ketiga. Sebab, fundamentalnya tidak bagus, akibatnya perusahaan itu tidak pernah membagikan dividen kepada pemegang saham, termasuk Dapenbun," ujarnya.
Amir yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bank Agroniaga Tbk (AGRO) mengatakan tidak mengetahui, pada harga berapa saham DART, KBLV yang dibeli Jodi.
"Yang jelas, akumulasi saham-saham dibeli tanpa seiizin direksi, apalagi bukan saham-saham papan atas. Saya justru ingin mengoptimalkan penempatan investasi Dapenbun, tapi langsung diganti," jelas Amir.
Oleh sebab itu Amir menilai apa yang dilakukan Jody telah menyebabkan investasi Dapenbun tergerus hingga 70%. Akibatnya, jumlah dana yang dititipkan Dapenbun semakin tergerus, karena saham-saham lapis kedua dan ketiga itu sulit dijual.
Selain EPS, sebagian dana Dapenbun dikelola Kimg Eng Securities, Bahana Sekuritas, Danareksa Sekuritas, dan PT Schroder Indonesia. Jumlah dana kelolaan Dapenbun kini mencapai Rp 3 triliun dan aset Rp 4,5 triliun. Dana berasal dari 14 PT Perkebunan Nusantara dan tiga anak usahanya. Pensiunan Dapenbun saat ini berjumlah 120 ribu orang, sedangkan total karyawan 200 ribu.
Menurut dia, rendahnya imbal hasil investasi Dapenbun yang dikelola EPS merugikan karyawan dan pensiunan. Tidak heran, kata dia, bila ada pensiunan PT Perkebunan Nusantara hanya menerima Rp 100 ribu per bulan, karena dana selama ini tidak dikelola dengan benar. (dro/ir)










































