Hal ini dikatakan oleh Anggota Komisi XI DPR Dradjad Wibowo ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2009).
"Itu karena kekeliruan mereka (BUMN) dalam ambil posisi pada transaksi derivatif ikut sumbang pelemahan rupiah, walaupun mereka bukan satu-satunya faktor. Sangat ironis saat negara berusaha stabilkan nilai tukar, BUMN ambil posisi valas yang tidak menguntungkan," tuturnya.
Dradjad mengatakan pemerintah dalam hal ini Menneg BUMN harus menerbitkan aturan larangan kepada BUMN untuk melakukan transaksi derivatif.
"Transaksi-transaksi sebelumnya juga harus diperiksa, dan kalau ada direksi yang melanggar harus ditindak dan diberhentikan. Ada BUMN yang terjebak dalam valas karena ketidaktahuan mereka, atau karena dia salah ambil posisi. Bukan tidak mungkin ada juga kolusi dengan bank. BUMN yang kalah derivatif harus diperiksa," paparnya.
Selain faktor di atas, Dradjad mengatakan faktor lain yang menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah saat ini adalah permintaan AS dolar yang tinggi untuk pembayaran utang valas pemerintah dan swasta.
"Kita belum berhasil masukkan dolar dalam jumlah signifikan. Jadi ada ketidakseimbangan serius antara supply dengan demand dolar," ujarnya.
"Jadi kuncinya bukan soal kurangi atau tambah pasokan, tapi seimbangkan supply dan demand. Pemerintah perlu hitungkan penjadwalan pembayaran utang LN karena ikut lemahkan rupiah," pungkasnya.
Pada perdagangan valas pukul 15.00 WIB, Kamis (19/2/2009) rupiah melemah 140 poin ke posisi 12.030 per dolar AS. (dnl/ir)











































