CPRO Berharap Dapat Lampu Hijau Rights Issue

Jakarta - Manajemen PT Central Proteinaprima Tbk (CPRO) berharap rencana penawaran umum saham baru terbatas (right issue) sebesar Rp 1,7 triliun dapat dilakukan segera meski ditentang pemegang obligasi Red Dragon

"Kami yakin, otoritas pasar modal (Bapepam-LK) cukup arif dan bijaksana terkait kelanjutan rights issue perseroan. Kami juga siap mematuhi semua aturan yang berlaku," kata Direktur Komunikasi CPRO, Rizal I Shahab saat dihubungi detikFinance, Selasa (31/3/2009).

Menurutnya, tujuan utama rights issue perseroan adalah mengurangi rasio utang, meningkatkan kinerja keuangan, dan menaikkan peringkat Fitch rating.

"Di samping itu, para petani plasma tambak udang di Lampung juga turut merasakan dampak dari right issue itu," katanya.

Untuk itu, katanya, CPRO tetap melanjutkan penerbitan saham baru dan akan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan (RUPSLB) pada April 2009, sebab pihaknya masih mengantongi pernyataan efektif.

Salah satu persyaratan right issue perseroan adalah 70% pemegang saham independen harus menyetujui aksi korporasi itu. Sebelumnya, Bapepam-LK menunda rights issue, karena pemegang saham independen tidak mencapai kuorum dalam RUPSB.

Mengenai protes dari sejumlah pemegang obligasi (bondholder) yang diterbitkan Red Dragon senilai 200 juta dolar AS pada Mei 2005, Rizal menegaskan, hal tersebut merupakan tanggung jawab pemegang saham pengendali (ultimate share holder), bukan manajemen CP Prima. Sebagaimana diketahui Red Dragon merupakan salah satu pengendali CPRO.

Protes bondholder Red Dragon yang diwakili konsultan IRAI dinilai kurang tepat, dengan alasan merugikan investor publik dan menggerus kepemilikan sahamnya, jika rights issue dilaksanakan.

"Saya menduga ada maksud lain dari IRAI yang mewakili para hedge fund, yakni untuk melakukan akuisisi secara paksa (hostile takeover) perusahaan udang terbesar di dunia itu," katanya.

Sementara Ketua Masyarakat Investor Sekuritas Indonesia (MISSI) ND Murdani mengatakan, pemerintah harus membatasi kiprah hedge fund asing lewat pembentukan peraturan baru yang membatasi aksi akuisisi perusahaan lokal oleh investor asing.

"Hedge fund seolah-oleh berniat menyelamatkan perusahaan di dalam negeri lewat ambil alih. Padahal, tindakannya ini justru merugikan emiten karena dibeli dengan harga murah atau di bawah harga wajar," ujarnya.

Dia menjelaskan, hedge fund asing memanfaatkan krisis keuangan global ini untuk mengakuisisi emiten yang terlilit masalah keuangan, namun berfundamental bagus.

(dro/ir)