Pemerintah Belum Respons Usulan Mandiri Tambah Saham Publik

Jakarta - Pemerintah sebagai pemegang 66,9% saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) belum memberikan respons soal usulan menambah jumlah saham publik perseroan menjadi 40%. Saat ini jumlah saham publik perseroan sebanyak 33,1%.

"Pemerintah belum memberi respons soal usulan tersebut," ujar EVP Coordinator Finance & Strategy and CFO BMRI, Pahala N Mansury usai RUPS Tahunan di Plaza Mandiri, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (4/5/2009).

Manajemen BMRI memang mengusulkan pemerintah mau melepas sebagian sahamnya agar menambah kepemilikan publik menjadi 40%. Tujuannya, agar perseroan mendapat kelonggaran pajak.

"Usulan tersebut belum dibahas dalam RUPS Tahunan tadi. Berdasarkan wacana yang berkembang, pemerintah juga tampaknya belum memberi respon soal itu," ujar Pahala.

Oleh sebab itu, ia belum dapat memastikan kapan realisasi penambahan jumlah saham publik dapat dilaksanakan.
"Bisa saja tahun ini, atau tahun depan, atau tidak jadi. Semuanya tergantung pemerintah," ujarnya.

Pemerintah sendiri melalui kementerian negara BUMN, menyatakan belum memikirkan usulan tersebut. Alasannya, dari sudut pandang pemerintah opsi yang diajukan BMRI tidak terlalu menguntungkan pemerintah, karena baik pajak ataupun dividen, keduanya masuk dalam kas negara.

(dro/ir)