Hal itu disampaikan oleh Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (5/6/2009).
"Dari laporan mereka yang masuk ke kita, saya lihat enggak ada agenda perubahan direksi, yang ada agenda perubahan anggaran dasar saja," ujarnya.
Menurutnya, jika memang akan ada pergantian direksi maka semua itu tergantung dari pemegang saham pengendali perseroan saat ini yaitu Qatar Telecom (Qtel). Ia mengaku, hingga saat ini pihaknya sama sekali belum mendapat kabar lanjutan dari perusahaan Timur Tengah tersebut.
"Ini sangat tergantung pada Qatar sebagai pemegang saham baru. Mungkin mereka akan lakukan pergantian, tapi mungkin butuh persiapan-persiapan," katanya.
Ia mengatakan, jika pada RUPS selanjutnya ada agenda perubahan direksi maka pemerintah tetap akan mendapat jatah 1 komisaris dan direksi juga berhak mengajukan 1 komisaris independen.
"Pokoknya kita punya hak untuk menetapkan dan memberikan pandangan satu komisaris satu direksi. Bisa dirut atau direksi biasa saja. Kita bisa juga mengusulkan komisaris independen, kita kan punya hak sebagai pemegang saham minoritas," ujarnya.
(ang/lih)











































