.webp)
Sebelumnya, Kementerian Negara BUMN menghentikan pembahasan privatisasi tersebut karena berbagai aspek, salah satunya kondisi pasar yang buruk akibat krisis ekonomi global.
Demikian dikemukakan oleh Deputi Kementerian Negara BUMN M Yasin di sela rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2009).
"Pembahasan privatisasi sudah jalan lagi, kan sudah ada beberapa BUMN yang sudah dapat izin supaya bisa maju," ujarnya.
Sebelumnya Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil mengatakan, pembahasan privatisasi tersebut akan dilakukan jika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menembus level 2000 dan akan dibahas di triwulan-4 2009.
"Kan sekarang saja sudah tembus 2000, jadi kita langsung jalan," imbuhnya.
Menurutnya, beberapa BUMN yang sudah mendapat izin lengkap dari DPR antara lain PT Bank Tabungan Negara (BTN), PT Garuda Indonesia, PT Waskita Karya dan PT Pembangunan Perumahan. Keempat BUMN itu akan diprivatisasi dengan cara IPO.
Sedangkan PT Adhi Karya Tbk (ADHI), akan melakukan privatisasi dengan cara menerbitkan saham baru atau rights issue.
Ia mengatakan, seluruh BUMN yang sudah mendapat restu tersebut tinggal menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang akan diterbitkan oleh Menneg BUMN.
"Nanti pada waktu (PP) diajukan ke Presiden, melalui Menteri Keuangan," ungkapnya.
Sementara itu, untuk PT Krakatau Steel dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, IV dan VII masih harus dibahas bersama DPR untuk mendapat izin.
(ang/ir)
