Pemerintah Minta INCO Tidak PHK Karyawan

Jakarta - Pemerintah meminta PT International Nickel Tbk (INCO) meninjau kembali rencana perseroan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan. Departemen ESDM belum menerima laporan rencana PHK tersebut.

"Kita sebagai pemerintah, tentu akan memberikan suatu pandangan agar tidak terjadi PHK. Itu memang hak perusahaan, tapi kalau dia PHK harus ada alasannya," ujar Dirjen Minerbapabum, Bambang Setiawan di hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (13/7/2009).

Beredar kabar kalau INCO bakal melakukan PHK karyawan lantaran krisis ekonomi global yang telah memukul jatuh harga komoditas nikel dan berdampak negatif pada kinerja keuangan perusahaan.

"Kan harga nikel sudah membaik, seharusnya kalau memang benar kena krisis, harusnya Antam kena lebih parah, karena sumber energi produksi Antam tidak murah. Kalau INCO kan menggunakan energi murah, jadi dari segi produksi, INCO lebih murah," ujarnya.

Kendati demikian, lanjut Bambang, pihaknya akan menelusuri lebih lanjut mengenai kabar tersebut. "Kita lihat dulu penyebabnya. Itu kan baru rumor, kita belum terima laporan dari INCO soal PHK tersebut," ujarnya.

Sementara ketika dikonfirmasi, Direktur Utama INCO Arif Siregar belum mengangkat telepon detikFinance untuk menanyakan lebih lanjut mengenai kabar tersebut.

(dro/lih)