IPO BTN dan PP Tak Usah Tunggu Pemerintah Baru

Jakarta - Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) optimistis rencana privatisasi PT Bank Tabungan Negara dan PT Pembangunan Perumahan bisa dilaksanakan sebelum pergantian pemerintahan.

Mekanisme privatisasi keduanya akan dilakukan melalui penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO).

Demikian hal itu dikemukakan oleh Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil di sela acara buka puasa bersama di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (25/8/2009).

"PP dan BTN sudah dalam program kita, tidak perlu menunggu pemerintahan baru," katanya.

Saat ini, kedua perusahaan plat merah tersebut telah mengajukan nama penjamin emisi hasil tender yang keduanya lakukan.

Menurut Sofyan, penjamin emisi yang diajukan sudah disetujui tinggal menunggu surat keputusannya keluar.

"Aturannya kita harus beri approval, yang tender kan mereka tapi hasilnya kita enggak keberatan. Tinggal saya tanda tangan saja," ucapnya.

BTN berencana melepas kepemilikan saham hingga maksimal 30 persen dengan target raupan dana Rp 1,5-2 triliun. Sementara PP akan menjual kepemilikan maksimal 30 persen dengan target dana Rp 1,5 triliun.

Sementara itu, mengenai rencana privatisasi BUMN lainnya, seperti IPO PT Krakatau Steel, PT Garuda Indonesia, PT Waskita Karya, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, IV dan VII, pihaknya menyerahkan pembahasan kepada pemerintahan baru.


(ang/qom)