Bank Mandiri Minta Restu Rights Issue ke DPR

Jakarta - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) berniat meyakinkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk bisa segera memberi restu pelaksanaan penerbitan saham baru atau right issue.

Menurut Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardojo, dengan melakukan right issue maka bank plat merah itu bisa menggenjot jumlah saham yang beredar di publik menjadi lebih dari 40 persen dan mendapat insentif pajak 5 persen.

"Kita akan berusaha meyakinkan, bahwa untuk perbankan perlu sekali modal dalam menjalankan fungsi intermediasi," katanya usai menghadiri pelantikan Direksi PT Pertamina (Persero) di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Jumat (19/2/2010).

Ia mengatakan, selain memperhatikan divestasi saham pemerintah di Bank Mandiri, Pemerintah dan DPR seharusnya memperhatikan kebutuhan modal bank yang bersangkutan.

Agus meramal, pada rentang waktu 2010-2014, bank dalam negeri akan sangat dibutuhkan fungsi intermediasinya. Maka dari itu, hampir semua bank terutama bank nasional memerlukan modal yang cukup besar.

"Aksi korporasi ini kan bukan untuk APBN tapi untuk kebutuhan modal kita dalam persiapan menjalankan fungsi intermediasi," katanya.

Ia mengaku, jika rencana divestasi saham melalui right issue itu tidak kunjung disetujui, bank plat merah itu telah menyiapkan skema pembiayaan lain. Salah satu opsi yang akan diambil oleh Bank Mandiri adalah mengusulkan untuk mengurangi setoran dividen dan menerbitkan surat utang sub ordinasi (subdebt).

"Car (Capital Adequacy Ratio) kita masih di 15,7 persen, tapi ke depan kita butuh modal. Kita recomend supaya bisa dilakukan penambahan modal melalui right issue," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR menjelaskan bahwa izin pelepasan saham milik pemerintah di Bank Mandiri bisa memakan waktu sampai 3 tahun.



(ang/dro)