"Untuk rights issue, kita masih menunggu keputusan dari pemerintah selaku pemegang saham mayoritas," kata Chief Financial Officer Bank Mandiri Pahala Mansury di kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (15/3/2009).
Menurutnya, jika rights issue jadi digelar tahun ini, maka penarikan dana melalui penerbitan obligasi tidak lagi menjadi prioritas. Begitu juga sebaliknya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sambil menunggu izin dari pemerintah, bank pelat merah itu saat ini sedang menghitung jumlah saham yang bisa dilepas ke publik serta target raupan dananya. Ia mengatakan, perseroan bersama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) berniat meyakinkan pemerintah agar bisa menambah jumlah saham publiknya.
Hal ini dilakukan tidak hanya mendapat tambahan dana segar, namun juga mendapat insentif pajak dari pemerintah dengan syarat sebanyak 40 persen saham perseroan beredar di pasar modal.
Sementara untuk penerbitan obligasinya itu, Bank Mandiri telah menyampaikan rencana itu ke Bank Indonesia (BI). Rencananya, surat utang itu akan diterbitkan di semester II-2010.
Sebelumnya, Kementerian BUMN berniat mengusulkan rights issue Bank Mandiri dan BNI masuk dalam daftar perusahaan yang akan diprivatisasi tahun ini meski keduanya belum masuk daftar di awal tahun 2010 ini.
(ang/dnl)










































