Pemerintah Bidik Rp 900 Miliar Lebih Dari Greenshoe BNI

Jakarta - Pelepasan saham greenshoe PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) diperkirakan bisa menghasilkan dana lebih dari Rp 900 miliar. Dana ini akan masuk ke dalam pendapatan APBN-P 2010.

"Harga saham BNI sudah mencapai Rp2.050 per saham, sudah saatnya pelepasan saham greenshoe direalisasikan," ujar Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, di Kantornya Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Selasa (23/03/2010).

Said menuturkan pemerintah saat ini mengantongi saham greenshoe BNI sebesar 3,1% atau setara dengan jumlah saham mencapai 473,84 juta lembar. "Keliatannya pemerintah baru bisa melepas jika harganya sudah di atas Rp 2.050," ujar Said.

Maka, jika saham BNI dilepas di posisi Rp 2.050 dan dikalikan jumlah saham sebanyak 473,84 juta lembar, maka potensi dana yang bisa dihasilkan mencapai sekitar Rp 900 miliar lebih.

Tepatnya, pemerintah berpotensi dapat memperoleh dana segar senilai Rp 995,06 miliar dengan harga jual saham senilai Rp 2.100 per lembar karena harga saham BNI tersebut mengacu pada harga penutupan sesi pertama perdagangan bursa hari ini yang mencapai Rp 2.100.

Dana yang diperoleh akan digunakan untuk setoran privatisasi BUMN kepada pemerintah pada 2009. Namun Said mengatakan untuk merealisasikan pelepasan saham tambahan itu, tetap harus dibicarakan lebih lanjut dengan Menteri Keuangan.

Lebih lanjut Said mengatakan harga saham BNI saat ini terus meningkat menyusul perbaikan kinerja keuangan perusahaan yang dicerminkan dari rasio keuangan positif. Menurutnya, secara teori kalau harga di atas Rp 2.050 per lembar sudah bisa dilepas.

"Hakikatnya setiap saat bisa dilepas. Itu kan uang negara sehingga tinggal menunggu waktu yang tepat saja," ujar Said.

Sebelumnya, pemerintah pernah mewacanakan akan mengundang investor dari China dan Timur Tengah untuk membeli saham greenshoe tersebut melalui pola private placement, namun tidak diperoleh harga yang bagus. Para peminat tersebut belum ada yang menyampaikan penawaran secara resmi kepada pemerintah selaku pemegang saham pengendali.

(dru/dnl)