Rights Issue BNI Tetap Tahun Ini

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan membahas izin privatiasi PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) usai masa reses pada 5 April April 2010. Pemerintah optimistis BNI bisa melangsungkan rights issue-nya tahun ini.

Menurut Sekretaris Kementerian BUMN M Said Didu, pemerintah sudah mengupayakan bank plat merah itu bisa masuk ke dalam daftar BUMN yang bisa diprivatisasi tahun ini kepada Komite Privatisasi meski sudah terlambat.

"Tapi sekarang sudah masuk daftar privatisasi susulan. Nanti langsung dibahas dengan DPR setelah reses," katanya di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (1/4/2010) malam.

Pihak Kementerian BUMN mengaku optimistis aksi korporasi BNI itu akan disetujui oleh anggota dewan. Selain membutuhkan tambahan modal, BNI juga ingin memanfaatkan insentif pajak dengan jumlah saham publik yang beredar di Bursa Efek Indonesia (BEI) lebih dari 40 persen.

"Pasti bisa tahun ini (rights issue)," jelasnya.

BNI mentargetkan bisa meraup dana sekitar Rp 5-6 triliun dari rights issue tersebut. Aksi korporasi itu diharapkan bisa digelar di semester II-2010.

Jumlah saham yang akan diterbitkan sekitar 13 persen. Saat ini pemerintah menguasai 76 persen kepemilikan saham di bank pelat merah itu. Dengan menerbitkan saham baru sebanyak 13 persen ditambah rencana greenshoe 3 persen, maka BNI sudah bisa menikmati insentif pajak.

(ang/qom)