.webp)
Penerbitan ini merupakan langkah antisipasi penerapan aturan Basel III, yang menambahkan instrumen risiko operasional (risk operational) dalam penentuan ratio kecukupan modal (CAR). Jika tidak melakukan aksi korporasi, atau penambahan modal maka CAR perseroan bakal turun sekitar 2%.
Demikian disampaikan Chief Financial Officer Bank Mandiri Pahala Mansury saat ditemui di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, SCBD Jakarta Rabu (7/4/2010)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan, langkah ini sebagai antisipasi penurunan CAR jika perseroan tidak melakukan aksi korporasi. Sampai akhir Desember 2009, posisi CAR perseroan di level 15%. Dan saat operasional risk diberlakukan dalam aturan Basel III, maka rasio modal BMRI akan turun 2%.
"Tahun ini kan ada perhitungan operasional risk dan jika tidak ada aksi maka bisa turun 2%," katanya.
Ditambahkan Pahala, aturan basel III juga mempersyaratkan batas tear one ratio di level 8%. Perbankan dunia telah banyak yang memperhitungkan aspek ini, guna menjaga tear one ratio mereka.
"Bank Mandiri sekarang ter one-nya 12%. Asumsi operasional risk diterapkan dengan alfa 15% maka tear one akan turun jadi 10%," ungkapnya.
Proses penerbitan saham baru ini diakui Pahala masih di tahap awal, hingga dia belum bisa mengungkapkan kepastian detailnya. "Kita masih harus ke komite privatisasi. Kalau di kementerian (BUMN) sudah ada komunikasi. Subdebt saja 3-4 bulan," tuturnya.
Sebelumnya, Pahala memang berencana membatalkan rencana penerbitan obligasi subordinasi (subdebt) berdenominasi dolar AS senilai US$ 300 juta, jika penerbitan saham baru alias rights issue disetujui untuk dilakukan tahun ini.
Menurutnya, jika rights issue jadi digelar tahun ini, maka penarikan dana melalui penerbitan obligasi tidak lagi menjadi prioritas. Begitu juga sebaliknya.
"Kalau rights issue tidak bisa tahun ini, pencarian dana dari obligasi akan dilakukan,” imbuhnya.
Sambil menunggu izin dari pemerintah, bank pelat merah itu saat ini sedang menghitung jumlah saham yang bisa dilepas ke publik serta target raupan dananya. Ia mengatakan, perseroan bersama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) berniat meyakinkan pemerintah agar bisa menambah jumlah saham publiknya.
Hal ini dilakukan tidak hanya mendapat tambahan dana segar, namun juga mendapat insentif pajak dari pemerintah dengan syarat sebanyak 40 persen saham perseroan beredar di pasar modal.
Kementerian BUMN pun berniat mengusulkan rights issue Bank Mandiri dan BNI masuk dalam daftar perusahaan yang akan diprivatisasi tahun ini meski keduanya belum masuk daftar di awal tahun 2010 ini.
(wep/dro)
