Pelaku Pasar Dukung Penempatan Pengawas Independen di KAP

Jakarta - Pelaku pasar modal mendukung rencana Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapapam-LK) menghadirkan pengawas independen bagi auditor dan akuntan publik di Indonesia. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kredibilitas dan profesi pengawas financial statement.

Demikian disampaikan Direktur Utama Merrill Lynch Indonesia Lily Widjaja saat seminar "Strengtehimg the Integrity of Indonesia's Capital Markets" di Hotel Borobudur Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (8/4/2010).

"Atas inisiatif Bapepam, untuk menjaga kualitas financial statement tentu kami sambut baik," ujar Lily.

Ia menjelaskan, selama ini investor maupun analis sangat memercayai laporan keuangan sebagai cerminan perusahaan. Sayangnya Indonesia masih belum memiliki lembaga macam ini.

"Indonesia tidak ada lembaga serupa, sebagai pengawas independen untuk profesi auditor dan akuntan publik seperti di AS, ada Public Company Accounting Oversight Board, Inggris ada Financial Reporting Council, ada pula serupa di Hongkong dan Australia," jelasnya.

Namun yang perlu diperhatikan adalah, bagaimana lembaga ini akan beroperasi. Apakah masuk sebagai bagian dari Bapepam-LK atau terpisah. "Tapi mohon ditetapkan struktur lembaga ini seperti apa supaya efektif," ucapnya.

Ia menerangkan, ada beberapa pelanggaran standar akuntansi yang kadang dialami oleh auditor. Kesalahan ada yang bersifat disengaja, atau berupa kelalaian. Untuk itulah lembaga ini penting sebagai wadah peningkatan kualitas standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

"Yang umumnya terjadi adalah segment reporting yang tidak dimasukkan dalam financial statement. Ada yang tidak ada, atau sebelumnya ada tapi tiba-tiba hilang," paparnya.

Unsur lain yang sering diabaikan dalam laporan keuangan adalah revenue reporting, atau memasukkan unsur PPn (inclusive VAT). "Meskipun akan di-adjust lagi tetap tidak boleh. Nanti rationya akan keliru," tambahnya.

Lanjutnya, "ada lagi kemudian adalah perusahaan yang tidak memasukkan secara konsolidasi terhadap anak usaha, yang dimiliki lebih dari 50%. Dalam aturan kan harus dimasukkan. Kemudian yang lain-lain adalah allocated inderect expenses yang tidak jelas. Sebaiknya one line entry diperjelas," imbuhnya.

Namun diantara kelemahan itu, perlu dicatat standar disclosure di Indonesia adalah salah satu yang terbaik di dunia. Ini setara dengan India, Amerika dan Inggris.

"Standar disclosure di Singapura, Hongkong, Thailand dan Malaysia jauh di bawah Indonesia," pungkasnya.

(wep/ang)