Mandiri Bidik Rights Issue Rp 7 Triliun

Mandiri Bidik Rights Issue Rp 7 Triliun

Angga Aliya ZRF - detikFinance
Selasa, 13 Apr 2010 12:11 WIB
Mandiri Bidik Rights Issue Rp 7 Triliun
Jakarta -

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) berniat menggelar rights issue sebanyak 11 persen dengan target dana sebanyak Rp 6-7 triliun. Aksi korporasi itu ditargetkan bisa dilakukan di penghujung tahun 2010.

"Target dana rights issue kita itu sekitar Rp 6-7 triliun," kata Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardojo di acara Maluku Investment Day, Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (13/4/2010).

Perseroan menargetkan, aksi korporasi itu bisa dilakukan di penghujung tahun 2010 ini. Menurutnya, dana sebanyak itu akan digunakan perseroan untuk membiayai ekspansi kredit hingga tahun 2014.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Agus mengatakan, meski pertumbuhan kredit perseroan tiap tahun sebanyak 20%, namun dengan tingkat permodalan yang kuat maka rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) bisa ditahan di sekitar 12-15%.

"Rights issue masih dalam pembahasan komite di kantor Menko Perekonomian. Dari Kementerian BUMN sudah direkomendasi, nanti akan didiskusikan," ungkapnya.

Jika rights issue tersebut tidak disetujui, Bank Mandiri sudah memiliki rencana cadangan, yaitu menerbtikan obligasi subordinasi (subdebt) senilai maksimal Rp 3 triliun di akhir tahun 2010 atau awal 2011.

"Kalau dapat izin pemerintah untuk right issue, subdebt tidak akan dilakukan," ujarnya.

Agus mengatakan, perseroan membuka kesempatan bagi pihak asing untuk ikut serta dalam rencana rights issue ini. Hal ini tidak menjadi masalah selama 60% kepemilikan masih dipegang oleh Pemerintah.

"Tentu kita buka diri akan membuka diri agar bisa dibeli oleh pasar, oleh asing juga tidak masalah," kata Agus.

Ia mengatakan, Bank Mandiri tidak mempermasalahkan kepemilikan asing di tubuh perseroan, selama pemilik saham pengendali masih Pemerintah Indonesia.

"Kita sudah bicara dengan pemerintah, sebaiknya saham yang dilepas maksimal 40%, sehingga 60% sisanya masih dipegang oleh Pemerintah," ujarnya.

(ang/dro)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads