Pemerintah Utamakan Rights Issue BNI Ketimbang Mandiri

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dahulukan rights issue PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) ketimbang PT Bank Mandiri Tbk. Kebutuhan tambahan modal BNI dinilai lebih mendesak ketimbang Mandiri.

Menurut Menteri BUMN Mustafa Abubakar, rencana pemisahan waktu pelaksanaan aksi korporasi tersebut merupakan slah satu dari usulan investor asing dalam non deal roadshow 10 BUMN ke Singapura dan Hongkong mulai 26 april 2010 lalu.

"Timing rights issue, mereka berharap BNI dan Mandiri jangan sama (waktunya). Kita lihat mungkin akan dorong BNI karena mereka butuh modal tinggi," katanya di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (29/4/2010).

Ia mengatakan, pemerintah akan mendorong rights issue BNI di triwulan III-2010 sementara Bank Mandiri menyusul di triwulan IV tak lama setelah BNI. "Jadi jangan sekaligus, jangan kanibalisme," ujarnya.

BNI mentargetkan bisa meraup dana sekitar Rp 5-6 triliun dari rights issue tersebut. Jumlah saham yang akan diterbitkan sekitar 13 persen.

Saat ini pemerintah menguasai 76 persen kepemilikan saham di bank pelat merah itu. Dengan menerbitkan saham baru sebanyak 13 persen ditambah rencana greenshoe 3 persen, maka BNI sudah bisa menikmati insentif pajak.

Bank Mandiri berniat menggelar rights issue sebanyak 11 persen dengan target dana sebanyak Rp 6-7 triliun. Aksi korporasi itu ditargetkan bisa dilakukan di penghujung tahun 2010.

Dana sebanyak itu akan digunakan perseroan untuk membiayai ekspansi kredit hingga tahun 2014. Jika rights issue tersebut tidak disetujui, Bank Mandiri sudah memiliki rencana cadangan, yaitu menerbtikan obligasi subordinasi (subdebt) senilai maksimal Rp 3 triliun di akhir tahun 2010 atau awal 2011.

 

 

(ang/dro)