Menteri BUMN: Tidak Ada Intervensi Politik

Jakarta -

Pemerintah mengundur agenda pergantian Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) yang seharusnya dilakukan pada hari ini. Menteri BUMN Mustafa Abubakar membantah adanya intervensi politik dalam hal ini.

"Tidak ada intervensi apapun, ini dimundurkan karena belum turun dari TPA," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jalan Merdeka Selatan, Jumat (11/6/2010).

Mustafa mengatakan, alasan penundaan tersebut adalah karena calon-calon direksi dan komisaris yang diajukan oleh pemerintah belum disahkan oleh TPA (Tim Penilai Akhir).

Tadinya pemerintah akan melakukan perombakan pada posisi Direktur Utama, satu orang Direksi, dua Komisaris Independen, dan Komisaris Utama. Karena masa jabatan semuanya sudah habis. Perombakan ini akan dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Telkom yang dilakukan sore ini.

Karena jadwal yang diundur ini, maka pemerintah memperpanjang jabatan direksi dan komisaris yang sudah habis. Hingga hasil dari TPA keluar.

Mustafa pernah mengatakan dirinya sudah mengajukan 3 calon Direktur Utama Telkom kepada TPA. Sementara untuk Komisaris Utama, Mustafa memastikan Tanri Abeng tidak bisa lagi menjadi Komut karena sudah menduduki posisi tersebut selama 2 periode.

Isu yang berkembang, pemerintah sengaja mengundur rencana pergantian direksi dan komisaris Telkom untuk melancarkan rencana konsolidasi antara Flexi dengan Esia yang dimiliki Bakrie Telecom.

(dnl/qom)