Jamsostek Incar 12,19% Saham Bukopin Milik Yabinstra

Jakarta - PT Jamsostek tengah menggelar uji tuntas (due diligence) untuk menentukan harga akuisisi atas 12,19% saham PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) milik Yayasan Bina Sejahtera Warga (Yabinstra) Bulog. Dana yang disiapkan minimal Rp 500 miliar.

Demikian dikemukakan oleh Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (21/6/2010).

"Kita sudah siapkan dana minimal Rp 500 miliar, maksimalnya belum tahu. Yang penting kita bisa ambil 20 persen," katanya.

Menurutnya, perseroan akan membeli seluruh saham BBKP yang dimiliki Yabinstra Bulog sebanyak 12,19%. Selain itu, Jamsostek akan menjadi pembeli siaga (standby buyer) dalam rencana rights issue Bank Bukopin. Dengan dua mekanisme ini, Jamsostek berharap dapat memiliki 20% saham BBKP.

Sayangnya, Hotbonar belum dapat menaksir harga pembelian saham-saham BBKP milik Yabinstra tersebut karena proses due diligence masih berlangsung. Diperkirakan, due diligence akan rampung dalam waktu 1-2 minggu ke depan.

"Nanti setelah due diligence baru ketahuan harganya," ujarnya.

Kepemilikan saham di Bukopin tercatat Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo) sebesar 42,71%, Koperasi Perkayuan Apkindo (Kopkapindo) sebesar 6,7%, Pemerintah RI sebesar 17,23%, serta Yabinstra Bulog sebesar 12,19% serta publik 20,99%.

Ia menegaskan, Jamsostek tidak akan mengincar posisi pemegang saham mayoritas di Bukopin, melainkan hanya sebagai investor. Langkah itu dilakukan dalam bentuk investasi penyertaan langsung oleh perseroan.

Menurut Hotbonar, dengan menjadi pemegang saham, maka perseroan dapat memanfaatkan jaringan Bank Bukopin di antaranya BPR Swamitra untuk mendukung ekspansi perseroan.

"Nanti kita bisa kerjasama cash management dengan Bukopin. Bisa juga menerima pembayaran klaim dan iuran peserta," ungkapnya.

Selain Bukopin, perusahaan pelat merah itu juga telah menyiapkan dana sebanyak Rp 300 miliar untuk membeli sebagian saham Reindo. Saat ini, perseroan masih melakukan due diligence terhadap rencana tersebut.

Ia mengaku perseroan tidak akan masuk sendiri, namun menggandeng BUMN lain yang tertarik. Perseroan sudah melakukan pembicaraan dengan beberapa BUMN.

"Tetap nanti pemerintah yang jadi pemegang saham mayoritas, kita hanya ambil sebagian saja," tambahnya.


 

 

(dro/qom)