Demikian disampaikan Direktur Utama ISAT Harry Sasongko Tirtotjondro saat ditemui di Kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (22/6/2010).
"Sinergi masih dikaji. Belum tahu sampai kapan, masak niat bikin anak, sudah ditentukan kapan lahirnya," ucap Harry sambil tersenyum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menara bukan, tapi infrastruktur. Mana yang paling cukup saja," tegasnya.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), serta Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel) beberapa waktu lalu menyatakan penolakannya akan masuknya asing di sektor bisnis menara telekomunikasi.
Bisnis penyediaan menara tidak dibolehkan untuk dikuasai asing karena pada sektor ini pengusaha nasional bisa menikmati sebagian kecil dari total bisnis telekomunikasi yang mencapai Rp 70 triliun setiap tahunnya. Di mana lebih dari 95% di antaranya sudah dikuasai asing.
Hal ini dipertegas oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang tidak memasukkan menara telekomunikasi dalam Daftar Negatif Investasi (DNI).
Perseroan juga telah menyiapkan dana sekitar US$ 550-700 juta untuk kebutuhan belanja modal di 2010. Ini termasuk peningkatan jaringan dan infrastruktur milik perseroan.
"Swap alat, bisa dari MSN atau yang lain," imbuhnya.
(wep/dnl)











































