Hary Tanoe: Kasus Sisminbakum Permainan Untuk Rebut TPI

Jakarta - Pimpinan grup Media Nusantara Citra (MNC), Hary Tanoesoedibjo menuding kasus Sisminbakum merupakan permainan yang digelontorkan kubu Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) untuk merebut kembali PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI).

"Semua ini, termasuk soal Sisminbakum, cuma permainan yang tujuannya satu, yaitu merebut TPI," tegas Hary Tanoe di kantornya, Menara Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (1/7/2010) malam.

Menurut Hary, pihaknya tidak melihat adanya dasar yang kuat atas tudingan Mbak Tutut bahwa peralihan kepemilikan TPI ke MNC dimulai dengan adanya pemblokiran akses ke Sisminbakum oleh PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) selaku operator Sisminbakum.

"Itu alasan yang terlalu dibuat-buat," ujarnya.

Hary menjelaskan, pada 20 Desember 2004, Mbak Tutut menawarkan untuk mengambil kembali 75% saham TPI yang telah dikuasai MNC melalui PT Berkah Karya Bersama (BKB).

"Menanggapi permintaan itu, kami menggelar rapat pada 7 Maret 2005. Keluarlah 3 opsi dalam rapat tersebut," jelas Hary.

Opsi pertama, BKB menjual 75% saham TPI kepada Mbak Tutut senilai Rp 630 miliar. Opsi kedua, BKB membeli 25% saham TPI milik Mbak Tutut senilai Rp 210 miliar.

"Opsi ketiga, jika Mbak Tutut tidak mengambil sikap atas dua opsi sebelumnya, maka kepemilikan TPI tetap 75% milik BKB dan 25% milik Mbak Tutut," jelas Hary.

Pada 8 Maret 2005, opsi-opsi hasil pertemuan 7 Maret 2005 disampaikan ke Mbak Tutut. Kemudian pada 10 Maret 2005, lanjut Hary, BKB melayangkan surat pemanggilan RUPS yang akan digelar pada 18 Maret 2005.

"Jadi Mbak Tutut memiliki waktu untuk menentukan opsi mana yang diambil paling lambat 17 Maret 2005, satu hari sebelum RUPS," ujarnya.

Sayangnya, hingga RUPS digelar, Mbak Tutut tidak menentukan sikap. Oleh sebab itu, RUPS 18 Maret 2005 memutuskan opsi ketiga, yaitu, Mbak Tutut tidak mengambil sikap dan kepemilikan saham di TPI tetap 75% milik BKB dan 25% milik Mbak Tutut.

"Anehnya, tiba-tiba Mbak Tutut mengklaim telah menggelar RUPS pada 17 Maret 2005," ungkap Hary.

Hary mengatakan, proses RUPS yang konon digelar Mbak Tutut pada 17 Maret 2005 itu cacat hukum.

"Ada keanehan, pertama, RUPS 17 Maret 2005 tidak melalui proses pemanggilan pada pemegang saham. Kedua, RUPS digelar hanya atas persetujuan 1 direksi yang mana dia orangnya Mbak Tutut. Ketiga, RUPS digelar tanpa sepengetahuan direksi dan komisaris TPI yang lain," ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut Hary, pada dasarnya RUPS yang konon digelar Mbak Tutut pada 17 Maret 2005 itu tidak sah. Sebab dilakukan secara sepihak.

Tak berhenti sampai disitu. Mbak Tutut pun mengklaim telah mencoba memasukkan keputusan hasil RUPS tersebut ke Sisminbakum pada 17 Maret 2005. Menurut kubu Mbak Tutut, pihaknya tidak berhasil mengakses Sisminbakum pada tanggal tersebut.

"Ini sangat tidak masuk akal. Tidak mungkin kami memiliki kemampuan untuk memblokir sistem negara. Kalau memang demikian, kami sudah menguasai negara ini," ujar Corporate Secretary MNC, Arya Mahendra.

Oleh karenanya, Hary pun secara sederhana menyimpulkan kalau segala rumor yang beredar di masyarakat soal Sisminbakum dan sebagainya itu, tidak lain hanya suatu cara yang digunakan kubu Mbak Tutut guna merebut kembali TPI.
(dro/qom)