Bank Mandiri Minta Izin Rights Issue Maksimal 15%

Jakarta - Jumlah saham yang aka dilepas PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) melalui penerbitan saham baru (rights issue) bisa mencapai 15%. Finalisasi nilai right issue itu masih menunggu dari pemerintah.

Demikian hal itu disampaikan Direktur Keuangan Bank Mandiri Pahala N Mansyuri usai RUPSLB di Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Senin (5/7/2010).

"Kita ada opsi pendanaan melalui rights issue 10-15%. Pricing tunggu pemerintah," ungkap Pahala.

Menurut Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Riswinandi, target dana hasil penerbitan rights issue bisa sebanyak Rp 6-7 triliun. Aksi korporasi itu ditargetkan bisa dilakukan di penghujung tahun 2010.

Dana hasil rights issue digunakan untuk membiayai ekspansi kredit, yang tidak lagi mengandalkan corporate banking, namun juga ke segmen SME, comercial dan consumer banking.

"Ini kan sudah sesuai dengan RKAP dan RBB perseroan, untuk penambahan modal baru yang akan dilaksanakan di tahun 2010," papar Pahala.

Bank Mandiri juga telah menyiapkan opsi lain, jika rights issue tidak disetujui pemerintah, dalam hal ini Kementrian BUMN dan Keuangan. Emiten berkode BMRI itu bisa menerbitkan obligasi subordinasi (subdebt) dengan nilai maksimal Rp 3 triliun.

"Kalau kabar dari media kan sudah disetujui BUMN dan Kementrian Keuangan. Kalau gagal, kita akan subdebt di awal 2011," ucapnya.

Jika rights issue jadi dilaksanakan, maka porsi kepemilikan saham publik akan naik menjadi di atas 40%. Dengan begitu, Bank Mandiri bisa mendapat insentfi pajak sebesar 5%. Saat ini, pemerintah masih menguasai kepemilikan 66,76% saham di Bank Mandiri, sementara sisanya 33,24% beredar di publik.

"Floating share (saham publik di bursa) tentu akan berubah. Kita harapkan akan segitu (di atas 40%)," imbuhnya.

(wep/ang)