Agus Marto Restui Rights Issue Bank Mandiri

Jakarta - Pemerintah menyatakan menyetujui rencana PT Bank Mandiri Tbk untuk melakukan penerbitan saham baru lewat rights issue sebesar maksimal 15%. Rencana ini bisa segera dibawa ke DPR untuk dimintai persetujuan.

"Saya rasa secara prinsip sudah setuju, tapi masih ada formalitas yang harus dilakukan. Apa namanya persetujuan atau tandatangan," ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (5/7/2010).

Namun, Agus Marto belum mengetahui sejauh mana kematangan rencana rights issue tersebut. Yang pasti, setelah pembahasan di Komite Privatisasi rencana ini bisa diusulkan kepada DPR RI.

"Saya rasa sudah sampai ke pemerintah dan kalau sudah di Komite Privatisasi selesai, nanti akan diusulkan kepada DPR," tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Keuangan Bank Mandiri Pahala N Mansyuri mengatakan jumlah saham yang akan dilepas Bank Mandiri melalui penerbitan saham baru (rights issue) bisa mencapai 15%. Finalisasi nilai rights issue itu masih menunggu persetujuan pemerintah.

"Kita ada opsi pendanaan melalui rights issue 10-15%. Pricing tunggu pemerintah," ungkap Pahala.

Menurut Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Riswinandi, target dana hasil penerbitan rights issue bisa sebanyak Rp 6-7 triliun. Aksi korporasi itu ditargetkan bisa dilakukan di penghujung tahun 2010. Dana hasil rights issue digunakan untuk membiayai ekspansi kredit, yang tidak lagi mengandalkan corporate banking, namun juga ke segmen SME, comercial dan consumer banking.

"Ini kan sudah sesuai dengan RKAP dan RBB perseroan, untuk penambahan modal baru yang akan dilaksanakan di tahun 2010," papar Pahala.

Bank Mandiri juga telah menyiapkan opsi lain, jika rights issue tidak disetujui pemerintah, dalam hal ini Kementrian BUMN dan Keuangan. Emiten berkode BMRI itu bisa menerbitkan obligasi subordinasi (subdebt) dengan nilai maksimal Rp 3 triliun.

Jika rights issue jadi dilaksanakan, maka porsi kepemilikan saham publik akan naik menjadi di atas 40%. Dengan begitu, Bank Mandiri bisa mendapat insentif pajak sebesar 5%. Saat ini, pemerintah masih menguasai kepemilikan 66,76% saham di Bank Mandiri, sementara sisanya 33,24% beredar di publik.

(nia/dnl)