Agus Marto: Penguatan Rupiah Membuat RI Tak Kompetitif

Jakarta - Pemerintah menilai penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menyebabkan penurunan daya saing ekonomi di mana barang produksi Indonesia menjadi lebih mahal di internasional.

"Penguatan rupiah ini kan sekarang kondisi ada di bawah Rp 9000. Memang ini akan membuat kondisi kita tidak akan kompetitif," ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat ditemui di Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (9/8/2010).

Pada perdagangan awal pekan ini, nilai tukar rupiah ditutup stabil di level 8.930 per dolar AS, dibandingkan penutupan akhir pekan lalu di level 8.940 per dolar AS.

Untuk itu, Agus Marto menyatakan pemerintah bersama BI akan melakukan inisiatif untuk menjaga daya saing terkuat. Namun, Agus Marto masih merahasiakan insistif yang akan dilakukan pemerintah tersebut.

"Nah, pemerintah tentu mengharapkan Indonesia tetap kompetitif. Nanti kita akan bisa ada inisitif-insiatif untuk menjaga posisi dari pada eksekusi kita. Inisitif itu tentu di BI dan pemerintah. Dan belum bisa saya sampaikan sekarang," ujarnya.

Sementara itu, Ekonom Cides Umar Juoro penguatan nilai tukar rupiah disebabkan karena kepercayaan investor yang tinggi. Hal tersebut merupakan hal yang positif selagi diarahkan pada investasi di sektor riil.

"Umumnya mustinya dia positif terhadap perkembangan ekonomi Indonesia selama kita investasinya diarahkan pada investasi PMA di sektor riil," ujarnya pada kesempatan yang sama.

Sedangkan dari sisi inflasi, Umar menyatakan penguatan rupiah ini akan menekan inflasi asalkan Bank Indonesia mampu menstabilkan antara ekspor dan impor.

"Kalau kita lihat dari sisi inflasi segala macem kan bagus karena menahan kepada inflasi dari impor tapi dari sisi ekspor, mendapatkan rupiahnya semakin sedikit karena itu BI harus melakukan stabilisasi derasnya capital inflow ke Indonesia," ujarnya.

Namun menurutnya, jika kelebihan likuiditas itu bisa terserap ke investasi di sektor riil maka di sektor perbankan, BI tidak harus melakukan giro wajib minimum karena BI masih melihat kelebihan likuiditas perbankan.

"Jadi yang harus kita lakukan sebetulnya bagaimana mem-balance. Kalau itu bisa disalurkan ke kredit sehingga konsentrasi BI bisa lebih fokus pada pengelolaan mata uang ini. Tapi kalau masih ada kelebihan likuiditas dia harus mensterilisasi masuknya modal ke Indonesia. Memang penguatan rupiah itu kurang bagus," ungkapnya.

Untuk meningkatkan daya saing karena penguatan rupiah ini, Umar meyebutkan pemerintah harus berkoordinasi dengan BI. Harus adanya kebijakan BI dalam menstabilkan rupiah. Dalam hal ini menarik investasi ke Indonesia dari sisi lain untuk menyeimbangkan kebutuhan eksportir kalau nilai rupiah sudah di bawah Rp 9.000 per dolar AS.

"Kalau aliran dana ke Indonesia deras itu harus disterilisasi, sterilisasi kan butuh biaya. Dan kalau biaya itu datangnya dari BI saja kecenderungan defisitnya semakin besar, karena dia juga harus menarik likuiditas yang masih ada," ujarnya.

Namun, Umar menyatakan biaya sterilisasi tersebut diharapkan tidak sepenuhnya dibebankan kepada BI.

"Jadi itu adalah bagaimana BI dengan Depkeu itu melihat ini, adanya biaya. Misalnya di aset liability management di BI, biaya sterilisasi itu gak semuanya terbeban di BI," jelasnya.

Selain itu, Umar menyatakan Kementerian Keuangan bisa lebih mensubtitusikan surat-surat berharga menjadi tradable sehingga BI menjadi lebih leluasa dalam melakukan kebijakan sterilisasi atau dalam mengelola likuiditas. Namun, arahan dana masuk itu jangan sampai menyebabkan bubble.

"Di perusahaan jasa investasi di China, India juga melakukan itu. Jadi dari kacamata ini juga harus memperluas peluang investasi riil dan portofolio. Misalnya kayak BUMN yang rencananya mau IPO itu harus dilakukan. Karena investor itu kan banyak berinvestasi di saham selain di SBI. Untuk SBI perlu ada kerja sama agar SBI tidak terlalu terbebani dengan adanya kebijakan untuk jaga likuiditas dan sterilisasi rupiah," ujarnya.

Umar menyatakan potensi bubble akan selalu ada. Namun, jika difasilitasi dengan penambahan BUMN yang go Public maka akan meningkatkan aset di bidang properti.

"Karena rencananya asing bisa masuk di sektor properti. Itu kan menambah aset, apalagi kalau aset yang bertambah itu peluang investasi pada pembiayaan infrastruktur. Kalau tidak itu akan berpotensi bubble dan short term," imbuhnya.

(nia/qom)