Fokus Rights Issue, Bank Mandiri Batalkan Subdebt US$ 300 Juta

Jakarta - PT Bank Mandiri Tbk membatalkan penerbitan obligasi subordinasi atau subdebt dalam bentuk valuta asing senilai US$ 300 juta. Perseroan akan fokus menerbitkan rights issue tahun ini.

Demikin hal itu dikemukakan oleh Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Pahala N Mansury di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (24/8/2010).

"Kita kelihatannya makin serius rights issue jadi kemungkinan penerbitan subdebt kita batalkan. Dulu nilainya yang masuk dalam RBB (Rencana Bisnis Bank) sekitar US$ 300 juta," ujarnya.

Ia mengatakan, ada beberapa alasan perseroan lebih fokus kepada rights issue. Pertama, surat dari Kementerian BUMN sudah diterima, yang kedua, kondisi pasar saat sedang bagus dan terakhir karena modal yang dibutuhkan masuk dalam tier 1.

Menurut Pahala, jika Bank Mandiri menerbitkan subdebt, maka dana hasil aksi korporasi itu akan masuk ke dalam tier 2, berbeda dengan rights issue. Sementara, bank BUMN itu saat ini sangat membutuhkan modal di tier 1.

"Kita prioritas rights issue. Kalaupun satu dan lain hal tidak bisa dilakukan tahun 2010, rasa-rasanya paling tidak bisa di awal 2010," ujarnya.

Ia menambahkan, dana hasil rights issue itu sepenuhnya akan digunakan untuk meningkatkan penyaluran kredit tahun ini yang diperkirakan sebanyak 20%. Penyaluran kredit ini tentunya akan menggerus posisi rasio kecukupan modal alias capital adequacy ratio (CAR) perseroan.

Menurut Pahala, tiap penyaluran kredit sebanyak Rp 1 triliun maka akan mengurangi CAR sebanyak 0,07%. Saat ini posisi CAR Bank Mandiri berada di posisi 13%, sampai akhir tahun 2010 diperkirakan di 12%.

Ia menambahkan, jika tidak ada penambahan modal di akhir 2010 atau awal 2011 maka CAR perseron akan berada di bawah 11%. Maka dari itu, perseroan serius untuk menggelar rights issue.

Saat ini pemerintah menguasai 66,76 persen sementara sisanya sebanyak 33,24 persen milik publik. Pasca rights issue, Pahala mengatakan, kepemilikan pemerintah akan terdilusi sebanyak 6-7 persen.

Sebelumnya, Deputi Kementerian BUMN Parikesit Suprapto sudah meminta Bank Mandiri mempertahankan kepemilikan saham pemerintah dijaga sebanyak 60%.

(ang/dnl)