BEI: Masa Libur Bursa Atas Kesepakatan dengan Pelaku Pasar

Jakarta - Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan, masa libur bursa ditetapkan lewat konsultasi dengan para pelaku pasar serta anggota bursa. Jadi BEI tidak memutuskan sepihak masa libur tersebut.

Direktur Utama BEI Ito Warsito mengatakan jatah libur bursa ini tidak terlalu dipermasalahkan investor ataupun pelaku pasar. Apalagi penetapan ini sudah mewakili aspirasi dari asosiasi, ataupun Anggota Bursa (AB) serta telah mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

"Libur atau Kalender bursa tahun 2010 sudah ditetapkan sejak tahun 2009. Dan kalender kita sudah berdasarkan konsultasi dari pelaku pasar, asosiasi, dan anggota bursa, dan sudah disampaikan dalam RUPS," kata Ito kepada detikFinance di Jakarta, Rabu (15/9/2010).

Menurut Ito, untuk tahun ini pun hari kerja perdagangan lebih panjang dibandingkan periode sebelumnya. Lagi pula, jika pelaku pasar atau broker libur namun pasar tetap buka, investor tidak bisa menjual atau membeli saham.

"BEI kan tidak melayani investor secara langsung. Kan melalui Anggota Bursa, dan kalau libur tidak ada pedagangan?," tanyanya.

Salah satu investor, Alex, juga mengaku libur panjang tidak menjadi masalah. "Saya setuju, juga tidak ada yang dikejar. Kalau cuma mengejar momentum (bursa regoinal naik), bisa lain kesempatan. Kan masih ada," ungkapnya.

Namun, ia pun menyarankan jika harus libur panjang saat lebaran, hari efektif bursa lebih dimaksimalkan di awal. "Pemerintah kan lebih melihat atas indikatornya, saat mereka rapat kabinet, dan melihat bahwa bursa masih tutup," timpalnya.

Pelaku pasar, Edwin Sinaga juga mengakui hal yang sama, yaitu penetapan 6 hari tutupnya pasar modal tidak menjadi kerugian ekonomi Indonesia secara signifikan.

"Bahwa ekonomi nasional terganggu, iya. Tapi dalam skala besar, sektor riil juga belum jalan karena masih ada yang mudik. Juga ada loss dari penerimanaan pajak, tapi dampak tidak signifikan," tambah Edwin.

Penetapan hari libur memang disesuaikan dengan karakter masing-masing negara. Seperti Hong Kong ataupun China punya waktu, di mana mereka bisa menghentikan aktivitas ekonomi 5-6 hari berturut-turut.

"Lagipula sudah disampaikan dalam RUPS, dan konteks UU PT, ini mengikat dan sah-sah saja," jelas Direktur Finan Corpindo Nusa ini.

(wep/dnl)