Telkom Tidak Mayoritas di Sinergi Flexi-Esia

Jakarta - Sinergi antara TelkomFlexi dan Esia milik PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) semakin mendekati akhir. Namun PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) sebagai pemilik TelkomFlexi, tidak akan menjadi pemilik saham mayoritas atas perusahaan baru hasil bisnis kombinasi ini.

"Kelihatannya Telkom tidak ingin mayoritas," tegas Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Mustafa Abubakar di Jakarta akhir pekan ini.

Mustafa memang tidak secara jelas, merinci kenapa Telkom tidak ingin menjadi pemilik mayoritas dari hasil sinergi ini. "Mereka memadu aset dan tidak ingin mayoritas karena KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)," katanya.

Seperti diketahui, Flexi dan Esia sama-sama layanan telekomunikasi di jaringan Code Division Multiple Access (CDMA). Per akhir tahun 2009, pelanggan TelkomFlexi mencapai 15,1 juta account, sementara BTEL memiliki 10,6 juta account.

Jika keduanya bergabung, akan menciptakan operator dengan pelanggan terbesar keempat di Indonesia, di belakang PT XL Axiata Tbk yang memiliki 31,4 juta pelanggan hingga akhir tahun 2009.

Tidak hanya layanan suara, potensi peningkatan fasilitas data juga diprediksi bakal melonjak saat sinergi telah mencapai titik temu. Menurut Direktur Utama Telkom, Rinaldi Firmansyah, dengan sinergi ini maka akan terjadi peningkatan layanan data akan terjadi.

Pasalnya selama ini baik TelkomFlexi ataupun Esia, pertumbuhan layanan data masih sangat rendah. "Spektrumnya kecil. Kalau digabung bisa besar. Dua-duanya akan lebih bagus. Win-win lah buat keduanya," paparnya kemarin.

Saat dimintai keterangan terkait kebijakan yang akan diambil, pihak KPPU yang diwakili oleh Kepala Biro Kebijakannya, A Junaidi, belum bersedia berkomentar. Dirinya berjanji, keterangan resmi akan disampaikan langsung oleh Ketua KPPU, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin depan.

"Nanti pak Ketua yang akan kasih keterangan usai RDP. Kita ada RDP dengan Komisi VI jam 1 (Senin)," kata Junaidi kepada detikFinance di Jakarta, Minggu (19/9/2010).

(wep/ang)