DPR Gelar Rapat Tertutup Bahas Rights Issue BNI Rp 10 Triliun

Jakarta - Pembahasan mengenai penawaran saham umum terbatas (rights issue) PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) di Komisi VI DPR-RI berlangsung tertutup. Padahal, BNI hanya tinggal memperoleh persetujuan rights issue senilai Rp 10 triliun oleh Komisi VI.

Pantauan detikFinance di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta Rabu (22/09/2010) terlihat hampir seluruh Direksi BNI hadir dalam rapat pembahasan masalah privatisasi tersebut.

Direktur Utama BNI Gatot Suwondo hadir bersama Deputi Bidang Privatisasi Kementerian BUMN Mahmudin Yasin. Hanya Wakil Direktur Utama BNI Felia Salim yang berhalangan hadir.

Seperti diketahui, hari ini Komisi VI DPR mengagendakan Rapat Kerja dengan Kementerian BUMN RI untuk membahas masalah privatisasi dengan BNI dan PT Bank Mandiri Tbk. Hal ini dilakukan setelah Komisi XI sebelumnya memberikan persetujuan kepada kedua bank pelat merah tersebut.

BNI sendiri menargetkan bisa meraup dana sekitar hingga Rp 10 triliun dari rights issue tersebut. Aksi korporasi itu diharapkan bisa digelar di semester II-2010 setelah persetujuan DPR-RI.

Jumlah saham yang akan diterbitkan sekitar 13 persen. Saat ini pemerintah menguasai 76 persen kepemilikan saham di bank pelat merah itu. Dengan menerbitkan saham baru sebanyak 13 persen ditambah rencana greenshoe 3 persen, maka BNI sudah bisa menikmati insentif pajak.

Sementara dari target perolehan dana rights issue sebesar Rp 10 triliun, kelihatannya pemerintah akan menggenjot porsi investor asing, mengingat penyerapan investor lokal kurang memiliki kemampuan untuk nilai sebesar itu.

(dru/ang)