DPR AS Sepakat 'Menghukum' China

Washington - House of Representatives atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS menyetujui UU untuk menekan China agar melonggarkan mata uangnya lebih cepat, dengan harapan segera mengakhiri kisruh yuan versus dolar AS.

DPR AS menyetujui UU tersebut melalui voting 348-79, dengan sekitar 100 anggota partai Republik bergabung dengan Demokrat. Baik partai Demokrat maupun Republik mengatakan saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mengambil langkah guna mendukung pasar tenaga kerja AS.

UU ini selanjutnya masih memerlukan persetujuan di Senat, yang kemungkinan baru dilakukan setelah pemilihan kongres pada 2 November.

UU ini akan menempatkan mata uang China sebagai sebuah subsidi, sehingga memungkinkan pemerintah AS mengenakan bea masuk tambahan untuk barang-barang yang masuk AS. Beberapa barang China kini sudah masuk sebagai barang khusus di AS.

"Kekerasan hati China memanipulasi mata uangnya memberikan kontribusi pada pasar tenaga kerja AS dan memberikan masalah yang serius sehingga membutuhkan langkah nyata," ujar Ketua Komite Kongres AS Sander Levin seperti dikutip dari Reuters, Kamis (30/9/2010).

Juru bicara Kongres AS Nancy Pelosi mengatakan, UU itu memberikan dukungan kepada Presiden Barack Obama saat melakukan pembicaraan dengan China dan membuatnya jelas, jika China ingin hubungan perdagangan yang kuat dengan AS, maka harus mengikuti aturan.

Sebelum voting itu, Bank Sentral China menyatakan komitmennya untuk menerapkan mata uang yuan yang lebih fleksibel sekaligus memperbaiki cara mereka mengelola mata uangnya.

AS dan China sudah lama berselisih soal mata uang. AS menilai China terlalu menjaga mata uangnya sehingga terus melemah. Penguatan dolar AS dikhawatirkan bisa semakin membahayakan perekonomian AS karena membuat barang-barang dari China semakin murah di negeri paman Sam itu.

(qom/qom)