"Namun dengan catatan BNI harus siap 15 Oktober. Auditnya harus selesai 15 Oktober. Kalau tidak kita lepas. 15 Oktober or never. Karena buku yang dipakai buku September. Jadi kita beri waktu seumur-umur 15 Oktober, dia berjanji 15 Oktober dan itu ditandatangan," tegas Menteri BUMN Mustafa Abubakar di Kantor Menko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (4/10/2010).
Menurut Mustafa, sebelum memberikan kesempatan pertama kepada BNI untuk menggelar rights issue, Kementerian BUMN telah memanggil masing-masing manajemen BNI dan Bank Mandiri. Hasil diskusi menyepakati kalau rights issue BNI didahulukan dengan catatan BNI harus merampungkan auditan laporan keuangan triwulan III maksimal pada 15 Oktober 2010.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"BNI lebih sangat mendesak dari Mandiri. Saya sudah panggil kedua pihak terlebih dahulu. Sebelum ambil keputusan. Kita dalami semua, ada understanding semua. Akhirnya kita ambil keputusan legowo Bank Mandiri dan BNI juga terima kasih," ujarnya.
Mustafa juga mengungkapkan kalau dari rights issue yang akan dilepas, porsi untuk investor asing sebesar 45% sedangkan sisanya 55% investor lokal. Untuk porsi rights issue Bank Mandiri, Mustafa belum mau membeberkan.
"Porsi asing dan lokal kita tentukan 45 asing, lokal 55, itu untuk BNI. Tahun depan baru Mandiri, bulan berapa nanti kita tentukan," ujarnya.
Bank Mandiri berniat untuk menggelar rights issue dengan target dana sebanyak Rp 12-15 triliun. Selain itu, BNI juga berniat melakukan hal yang sama untuk menggenjot kepemilikan modalnya, namun target dananya hanya Rp 10 triliun.
Dari segi kesiapan, Bank Mandiri lebih siap karena sudah merampungkan laporan keuangan triwulan II-2010 yang digunakan sebagai dasar untuk menggelar rights issue, sedangkan BNI masih harus menyelesaikan audit laporan keuangannya karena BNI menggunakan laporan keuangan triwulan III-2010 untuk rights issue ini. (dro/dnl)










































