Karyawan Katarina Ancam Seret Manajemen ke Jalur Hukum

Jakarta - Forum Komunikasi Pekerja Katarina (FKPK) mengancam akan menempuh jalur hukum dan menyeret manajeman PT Katarina Utama Tbk (RINA) dengan pasal dugaan penggelapan dan penipuan.

Menurut Penasihat FKPK, Massa Karya Ginting, upaya hukum yang diupayakan karyawan adalah tuntutan agar manajeman transparan akan penyetoran dana Jamsostek. Selama ini perseroan tidak menyetorkan secara utuh dana asuransi tenaga kerja.

"Pemotongan Jamsostek dari gaji karyawan pakai, memakai data slip gaji periode sebelumnya. Misalkan saya gaji Rp 10 juta, kemudian dipotong. Tapi yang disetorkan potongan dari gaji lama saya," ungkapnya saat ditemui di kantor Katarina Jakarta, Selasa (5/10/2010).

Bukan hanya itu, bahkan ada karyawan yang bukan anggota Jamsostek namun gaji mereka ikut terpotong asuransi. "Ada dipotong tapi bukan peserta Jamostek, karyawan Katarina di Medan. Kita akan upayakan hukum dengan pasal penggelapan dan penipuan. Kita tunggu tanggapan dari manajeman. Kalau memang tidak digubris juga, kita akan lakukan," tegas Karya.

Bahkan, FKPK memiliki bukti bahwa terdapat dana operasional perusahaan yang dipakai Direktur Utama RINA, Fazli bin Zainal Abidin untuk biaya pernikahannya. Jumlahnya mencapai Rp 230 juta.

"Ada pembuktian penarikan dana oleh manajeman yang selama ini tertutup. Pakai dana internal untuk pernikahan," paparnya.

Seperti diketahui, FKPK berulang-ulang memberi peringatan kepada manajemen RINA untuk menyelesaikan kewajiban kepada karyawan. Jika tidak FKPK akan ambil alih dengan berbagai opsi, mulai dari kudeta kepemilikan saham ataupun mendorong investor baru ambil alih Katarina.

"Kalau tidak ada kejelasan manajemen, FKPK akan mengambil alih Katarina," tegas Sekretaris FKPK, Marincan Rajagukguk waktu itu.

Terkait keberatan FKPK atas manajemen RINA yang seluruhnya diisi oleh Warga Negara Malaysia, Fazli pun berjanji akan merombaknya dan memberikan beberapa pos direksi kepada WNI.

"Kita akan ubah komposisi kepakaran human resources dengan orang Indonesia. Namun kita harus penuhi ketentuan, melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Direktur Penilian Perusahaan BEI, Eddy Sugito juga mempertanyakan kenapa bisa manajeman RINA tidak kompak dan berjalan sendiri-sendiri. "Mereka yang  mengusulkan, artinya sempat dilontarkan dulu oleh beliau (Fazli). Silahkan saja  asal terpenuhi dan kalau lokal itu lebih prefer," ucapnya.

(wep/ang)