Demikian disampaikan Deputi Menko Perekonomian Bidang Perindustrian dan Perdagangan Edy Putra Irawady saat ditemui di Kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (7/10/2010).
Ekspor RI sejauh ini belum terpengaruh karena komoditi negara-negara yang menekan nilai tukarnya itu tidak saling berhadapan dengan komoditi ekspor Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara Deputi Menko Perekonomian Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Erlangga Mantik mengatakan, pemerintah Indonesia tidak bisa mematok mata uang rupiah dalam nilai yang rendah guna mendorong peningkatan laju ekspor karena Indonesia yang menganut rezim devisa bebas.
"Kita pada dasarnya, ikut secara penuh dalam perekonomian dunia. Kecuali jika kita lakukan pembatasan secara sepihak. Tapi ini tidak mungkin karena kita menganut rezim devisa bebas," tegasnya.
Rezim devisa bebas adalah aturan yang membebaskan keluar masuknya valuta asing dalam suatu negara. Dengan sistem ini hasil devisa ekspor dapat ditaruh di luar negeri tanpa ada kewajiban untuk menaruhnya di dalam. Sehingga rupiah akan selalu berada pada posisi labil.
Erlangga menilai alasan sejumlah negara menekan mata uangnya dalam nilai yang rendah bisa jadi belajar dari pengalaman Jepang pada beberapa tahun lampau.
"Jepang 20 tahun lalu salah mengambil kebijaksanaan. Jepang mengapresisasi yen-nya sehingga secara internsaional yen menjadi kuat tapi ekspor mereka jeblok," jelasnya.
Dengan pengalaman tersebut, lanjut Erlangga, mereka kini berlomba-lomba membuat nilai mata uangnya rendah dengan harapan ekspornya menguat.
"Jika melemah kan ekpor dia lebih mudah," ujarnya.
Adapun penguatan rupiah yang terus terjadi kini, kata Erlangga, dapat mempengaruhi daya saing ekspor Indonesia. Idealnya rupiah memang berada pada level Rp 9 ribu. Di satu sisi laju ekspor dapat meningkat, tetapi di sisi lain kewajiban dalam membayar utang dalam posisi yang aman.
"Kalau 1 dolar sekarang Rp 8.900, nilai keuntungnya tentu lebih rendah jika rupiah berada Rp 12 ribu. Tapi kan kita punya kewajiban internasional (bayar utang), sehingga perlu di-balance," ujarnya.
Menurut Erlangga, meski Indonesia menganut rezim devisa bebas, tetapi dalam kenyataannya Bank Indonesia (BI) biasanya tetap melakukan Intervensi terhadap nilai mata uang. Sehingga, nilainya tidak jauh dari yang diproyeksikan.
"Dalam level tertentu BI biasanya akan melakukan intervensi," jelasnya.
Sebelumnya managing director of the International Monetary Fund (IMF) Dominique Strauss-Kahn mengingatkan supaya pemerintah di berbagai negara tidak menggunakan nilai tukar sebagai alat untuk mendorong peningkatan ekspor. Dia menilai praktik-praktik seperti itu dapat mengakibatkan perang mata uang di antara bangsa-bangsa di dunia.
Perang mata uang yang masih menghangat adalah antara China dan Amerika Serikat. AS selama bertahun-tahun memprotes China yang dinilainya menahan mata uangnya agar tidak menguat untuk melindungi ekspornya. DPR AS bahkan berniat melakukan voting pada Rabu ini untuk menetapkan sanksi terhadap China karena menahan mata uangnya agar tidak menguat atas dolar AS.
(nia/qom)











































