Indofood Ogah Disalahkan Atas Masuknya Indomie 'Ilegal' di Taiwan

Jakarta - Masuknya produk mie instan Indomie milik PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), secara ilegal dinilai menjadi tanggung jawab 'Bea Cukai' pemerintah Taiwan. Untuk mie instan yang masuk melalui agen resmi INDF, seluruhnya telah memenuhi ambang batas kesehatan yang berlaku di Taiwan.

"Kalau produk kami dibawa pedagang dari Hongkong tentu kewajiban BC Taiwan memeriksa. Kalau masuk terus itu kelalaian mereka, kita tidak tahu," jelas Direktur Indofood Fransiskus Welirang kepada detikFinance di Jakarta, Selasa (12/10/2010).

Taiwan memang memberlakukan aturan ketat terhadap produk makanan yang beredar di negaranya. Seperti pengawet  E218 atau Methyl P-Hydroxybenzoate, sama sekali dilarang masuk dalam kandungan makanan.

Lain halnya dengan negara-negara lain. Hongkong misalkan, kandungan Nipagen yang diperkenankan 550mg per kg. Sementara Indonesia ambang batas yang diijinkan BPOM adalah 250mg per kg.

"Masing-masing negara punya kebijakan yang berbeda," ungkapnya.

Pihaknya ataupun anak usaha yang bertanggung jawab langsung atas produk Indomie, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), juga tidak akan melakukan penyidikan langsung ke Taiwan guna memastikan isu penarikan produk tersebut.

"Kami tidak sejauh itu memeriksa pasarnya di Taiwan. Mengenai kemasan khusus saya tidak ahlinya. Tapi tentu untuk label mengikuti standar Taiwan," tegas Frans.

Sebelumnya, media Taiwan mengabarkan penarikan Indomie dari sejumlah supermarket. Indomie ditarik karena mengandung Methyl P-Hydroxybenzoate yang dilarang di Taiwan.

Tidak hanya di Taiwan, dua jaringan supermarket terbesar di Hong Kong juga menyetop penjualan produk INDF.  Pemerintah Hong Kong pun akan melakukan tes uji produk Indomie.

Menurut Kepala Bidang Perdagangan Kantor Dagang dan Ekonomi Taiwan Bambang Mulyatno, mie instan Indomie yang ditarik dari supermarket Taiwan sebenarnya spesifikasinyauntuk pasar Indonesia.

"Yang ditemukan di departemen kesehatan Taiwan adalah produk Indomie yang harusnya beredar di Indonesia," imbuh Bambang kemarin.


(wep/dro)