Perang Mata Uang Global yang Tak Kunjung Usai

Jakarta - Isu perang mata uang semakin memanas akhir-akhir ini, setelah sejumlah bank sentral negara-negara maju berlomba-lomba melakukan intervensi untuk melemahkan mata uangnya. Kebijakan itu dilakukan karena penguatan mata uang yang tajam dikhawatirkan bisa menggerus ekspor.

Padahal seperti diketahui, ekspor kini baru mulai menggeliat setelah sepanjang tahun lalu terkapar akibat terhantam badai krisis finansial global. Upaya sejumlah bank sentral itu pada akhirnya telah mengakibatkan volatilitas pergerakan mata uang global semakin menjadi-jadi.

"Bagi Indonesia, prospek bertahannya perbedaan suku bunga yang relatif tinggi bisa terus mengundang arus modal masuk dan memberi dorongan terhadap penguatan Rupiah," jelas Anton Hendranata, ekonom dari Bank Danamon dalam Ikhtisar Perekonomian Mingguan yang dikutip Rabu (13/10/2010).

Anton pun menjelaskan asal muasal perang mata uang global ini. Seperti diketahui, dalam beberapa bulan terakhir ini, neraca perdagangan China terus berada dalam tren meningkat. Sementara itu, defisit neraca perdagangan di AS terus membengkak dan defisit perdagangan Uni Eropa cenderung tidak mengalami perbaikan yang berarti.

"Barang-barang dari China terlihat relatif murah di tengah depresiasi Yuan yang cukup signifikan terhadap dolar AS sejak semester I tahun 2005," jelas Anton.

Ketidakseimbangan global ini, lanjut Anton, kembali menjadi sorotan pasar setelah AS meningkatkan retorikanya dalam mengkritisi kebijakan nilai tukar Yuan. AS juga telah melancarkan kritikannya karena China dinilai tidak serius dalam menahan pelemahan mata uangnya sehingga dianggap merugikan ekspor AS. Bahkan Kongres AS telah mengeluarkan UU yang memungkinkan AS memberikan sanksi kepada China jika tak juga mengubah kebijakannya.

Selain itu, di tengah tingginya ketidakpastian pemulihan perekonomian disana, AS juga diperkirakan akan melakukan quantitative easing, yakni kebijakan pembelian obligasi pemerintah oleh Bank Sentral AS (The Fed).

"Inti dari kebijakan ini adalah pencetakan uang yang bisa menyebabkan nilai tukar Dolar AS melemah terhadap mata uang utama dunia dan Asia," urai Anton.

Kekhawatiran akan melemahnya dolar AS ini pun menjalar ke beberapa negara di Asia. Mengikuti jejak AS, Jepang mensinyalir akan melakukan quantitative easing, selain dari pemotongan suku bunga acuannya menjadi  0 – 0,1% minggu lalu (dari sebelumnya 0,1%).

Setelah Jepang, ada juga Thailand yang baru saja menghilangkan fasilitas pembebasan pajak 15% bagi pembelian obligasi oleh investor asing (dengan tujuan menahan penguatan nilai tukar Baht). India pun diberitakan akan melakukan intervensi di pasar valas jika perekonomiannya mulai terganggu dengan penguatan Rupee yang terlalu tajam.

Anton menjelaskan, kebijakan saling melemahkan mata uang di tengah tingginya ketidakpastian pemulihan global ini tentu saja memiliki beberapa implikasi. 

Pertama, volatilitas pergerakan mata uang utama dunia akan cenderung tinggi, terutama bila kebijakan di satu negara di respons oleh kebijakan serupa di negara lain.

Kedua, normalisasi suku bunga di negara-negara maju diperkirakan tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Suku bunga di negara maju akan dipertahankan di level rendah sehingga arus modal (capital flow) bisa terus mengalir ke negara-negara berkembang.

"Bagi Indonesia, tingginya kepercayaan investor terhadap fundamental perekonomian domestik, ditambah dengan masih menariknya imbal hasil investasi di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di kawasan regional bisa mengakibatkan aliran modal asing terus mengalir ke perekonomian domestik," jelas Anton.

Minat asing untuk mengoleksi obligasi pemerintah Indonesia juga masih cukup tinggi. Imbal hasil obligasi pemerintah menurun tajam dibandingkan dengan seminggu yang lalu. Kepemilikan asing terus meningkat menjadi Rp. 187,03 triliun per 8 Oktober dari Rp. 183,03 triliun per 1 Oktober 2010.

"Hal ini berarti Rupiah masih akan mengalami tekanan ke bawah (menguat) dalam waktu dekat ini, dan suku bunga acuan BI pun berpeluang terus dipertahankan di level 6.50% setidaknya dalam beberapa bulan ke depan," papar Anton.

Mengenai bagaimana sikap BI untuk membiarkan penguatan rupiah, menurut Anton akan bergantung pada seberapa cepat mata uang regional lainnya menguat terhadap Dolar AS. Selain itu, juga melihat perkembangan kinerja pertumbuhan ekspor produk-produk manufaktur Indonesia.

(qom/qom)