IPO KS Dituding Berbau KKN

Jakarta - Indonesian Resources Studies (Iress) menuding proses penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) PT Krakatau Steel diwarnai dengan adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Presiden SBY didesak batalkan IPO KS.

"Keputusan harga KS di level Rp 850 per lembar tanpa melalui Rapat Pimpinan di lingkungan Kementerian BUMN. Keputusan hanya melalui Menteri BUMN dan Sekmen BUMN. Modus pengambilan keputusan seperti ini patut dipertanyakan dan dicurigai. Adakah KKN dibalik obral saham KS," ujar Direktur Iress, Marwan Batubara dalam diskusi di Gedung DPR, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Senin (1/11/2010).

Marwan menilai, harga saham KS dijual sangat murah. Dengan harga tersebut, bisa merugikan negara.

"Harganya hanya Rp 850 per lembar, padahal harga sesuai nilai buku lebih dari Rp 1500. Saat Indosat dijual ke Temasek waktu itu harga Rp 1200 padahal sesuai nilai buku Rp 1850 dan negara dirugikan Rp 2 triliun. Apakah negara akan dirugikan triliunan rupiah lagi?," papar Marwan.

Menurut Marwan, seharusnya Pemerintah menjadikan KS sebagai saham non listed public company, tidak diprivatisasi. Pemerintah juga diminta tidak menjual satu persen pun saham KS dan diproteksi serta diberi jaminan penuh kredit pengembangan usahanya.

"Agar tidak terjadi penyelewengan dan kebohongan publik di setiap penjualan saham KS," terang Marwan.

Marwan kemudian meminta DPR mengusut dugaan penyelewengan tersebut. Menurut Marwan, menteri BUMN Mustafa Abubakar seharusnya tidak menjual aset negara. "Tidak boleh membiarkan terjadinya obral besar aset negara di depan mata," tegas Marwan.

Presiden SBY didesak membatalkan initial public offering (IPO) perusahaan baja nasional Krakatau Steel (KS). Jika diteruskan, negara bisa rugi triliunan rupiah."Agar Presiden SBY segera membatalkan IPO, penjualan saham perdana, Krakatau Steel," ujar Marwan.

 

 
(dro/qom)