Menteri BUMN: Keputusan Harga IPO KS di Tangan Penjamin Emisi

Jakarta - Menteri BUMN Mustafa Abubakar membantah kalau pertimbangan harga IPO PT Krakatau Steel (KS) berada di tangan Kementerian BUMN. Menurutnya, penentuan harga IPO KS sepenuhnya berasal dari pertimbangan konsorsium penjamin emisi.

"Jadi yang memberikan usulan harga akhir adalah underwriter (penjamin emisi)," tegas Mustafa di kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (2/11/2010).

Mustafa mengatakan, pemerintah sebenarnya menginginkan harga IPO KS lebih tinggi dari Rp 850 per saham yang mendekati batas paling bawah dari harga yang ditawarkan antara Rp 800 hingga Rp 1.150 per saham.

"Saya berpikir, kalau pun tidak sampai Rp 1.000, saya ingin Rp 900 saja. Tapi underwriter menyatakan tidak bisa, karena kalau naik hampir separuh calon investor tidak akan ikut. Nahm ini berarti sudah ada kajian yang harus dipedomani dan underwriter ini sudah kita bayar mahal karena kita percaya pada pertimbangan mereka. Kalau tidak percaya, kepada siapa lagi saya harus menjadikan acuan untuk ambil keputusan?," jelas Mustafa.

Ia juga mengaku tidak masalah dengan rumor yang mengatakan kalau partai-partai politik ikutan membeli saham perdana KS. Mustafa hanya meminta penjamin emisi melakukan penjatahan saham secara proporsional sesuai mekanisme yang berlaku.

"Kalau itu (Parpol) saya tidak melihat ya, cuma saya mengatakan pada underwriter agar lakukan penjatahan secara transparan dan profesional. Harus ada sistem dan kriteria yang bisa memilah dan menentukan alokasi dari masing-masing calon investor, baik itu ritel maupun institusi, asing maupun lokal," ujarnya.

Sebelumnya beredar kabar kalau penentuan harga IPO KS sepenuhnya berada di tangan Menteri BUMN Mustafa Abubakar dan Sekretaris Kementerian BUMN Mahmudin Yasin, sedangkan pihak penjamin emisi hanya bertindak sebagai eksekutor dalam penentuan harga IPO KS.

Kabar lain mengatakan kalau Parpol-Parpol banyak ikutan membeli saham perdana KS untuk memperoleh keuntungan jangka pendek untuk pendanaan aktivitas politik. (dro/dnl)