"Pemerintah harus segera melakukan audit dan membuka daftar investor yang masuk setelah masa penawaran dan penjatahan selesai. Hal ini untuk mengamankan rencana privatisasi BUMN lainnya sehingga tidak lagi terjadi kisruh," ujar Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartanto dalam diskusi Membedah IPO Krakatau Steel di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/11/2010).
Menurut Airlangga, setelah KS mencatatkan saham perdananya (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI), pemerintah harus membuka data tersebut. "Nanti tanggal 10 setelah penjatahan pemerintah harus lakukan audit. Dibuka siapa saja yang pegang saham untuk keterbukaan dan transparani," kata Airlangga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan, dengan dibukanya pembeli paling akhir di BUMN baja itu maka akan terjadi keterbukaan dan transparansi mengenai pihak-pihak yang menguasai saham KS. Menurutnya, sampai saat ini alokasi penjatahan saham Krakatau Steel belum transparan.
"Karena tidak transparan maka penjatahan ini seperti jatah bagi-bagi kue. Ada beberapa investor yang mendapat jatah saham dengan harga lebih murah," ujarnya.
Dradaj menambahkan, berdasarkan data miliknya, ia belum menemukan alokasi penjatahan itu yang masuk ke Cikeas maupun yang terkait secara langsung. "Ini bukan politis tapi data yang dipegang ekonom. Tapi memang ada beberapa pengusaha yang disebut-sebut mau beli lewat nominee," jelasnya.
Β
(dro/dnl)











































