Anggota DPR: IPO BUMN Akan Selalu Kental Intervensi Politik

Jakarta - Polemik seputar penjualan saham BUMN ke publik lewat mekanisme initial public offering (IPO) akan selalu terjadi dan tak bisa dihindari. Siapa pun yang berkuasa, bakal mempunyai kepentingan dalam setiap IPO BUMN.

Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis saat berbincang dengan detikFinance, Selasa (16/11/2010).

"Pasti akan terjadi kekisruhan kalau nanti ada IPO BUMN lainnya. Ini merupakan wilayah yangrawan dengan intervensi politik dan kekuasaan. Mereka yang beruasa pasti akan mempunyai kepentingan di sini," tutur Harry.

Mengenai kisruh IPO PT Krakatau Steel Tbk (KS), Harry mengatakan Komisi XI DPR kemungkinan besar akan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dan mempengaruhi pembentukan harga dalam IPO tersebut.

"Kita akan pertanyakan banyak hal khususnya kepada underwriter (penjamin emisi) IPO. Siapa yang paling berkuasa untuk mempengaruhi harga IPO hingga mencapai Rp 850 per saham?" tegas Harry.

Dikatakan Harry, dari info yang didapatnya, awalnya para underwriter IPO KS ini mengajukan harga penjualan Rp 700 per saham.

"Padahal ada underwriter lain yang tidak dipilih pemerintah mengaku bisa menjual saham KS di harga Rp 1.000 per saham. Jadi mekanisme underwriter BUMN ini yang harus dipertanyakan. Sepertinya mereka akan kami panggil untuk menjelaskan proses pembentukan harga tersebut," ujar Harry.

Seperti diketahui, 3 underwriter yang memimpin IPO KS ini adalah Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, dan Danareksa. Ketiganya merupakan perusahaan milik pemerintah alias BUMN.

Polemik semakin runcing usai KS listing di BEI pada Rabu (10/11/2010) lalu. Saham KS langsung melesat hingga menyentuh batas atas auto rejection  sebesar Rp 420 (49,41%) ke level Rp 1.270 per saham. Namun, investor asing ternyata langsung menjual 316.129.500 saham dengan total nilai Rp 378,693 miliar. Setelah aksi jual massif ini, kepemilikan asing tersisa 788.120.500 saham atau setara dengan 5% dari total saham KS.

Salah satu ekonom yaitu Adler Manurung, menduga pelepasan saham Krakatau Steel oleh investor asing sebagai sebuah persengkongkolan. Selama ini pemerintah selalu mendukung kepentingan investor asing dan mengabaikan investor dalam negeri.
(dnl/qom)