Hatta Desak Bapepam Buka Data Pembeli Saham IPO KS

Jakarta - Pemerintah mendesak Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) untuk membuka data kepemilikan saham IPO PT Krakatau Steel Tbk (KS) sehingga tidak ada polemik yang berkembang di masyarakat mengenai penjualan saham perdana perusahaan pelat merah tersebut.

"Segala sesuatu yang tidak menyangkut rahasia negara, bisa dibuka, harus transparan, UU menyatakan itu, harus ada kebebasan untuk mendapatkan informasi. Kecuali yang menyangkut rahasia negara," ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa usai membuka acara Indonesia International Conference on Communication, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (22/11/2010).

Namun, ketika ditanya apakah data kepemilikan saham KS itu bisa dianggap bukan rahasia negara, Hatta enggan menegaskan hal tersebut.

"Untuk itu, saya tidak tahu coba anda tanyakan, tapi saya tetap bependirian segala sesuatu yang tidak rahasia negara, wajib dibuka. Harus clear," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Fuad Rahmany tegaskan tidak akan membuka keseluruhan data pemegang saham KS terkait adanya isu adanya beberapa wartawan yang memaksa pihak KS untuk memberikan penjatahan saham perdananya. Pasalnya, data kepemilikan tersebut hanya bisa dibuka jika terkait masalah pidana.

"Data kepemilikan saham hanya bisa dibuka dalam perkara pidana. Kalau ini dianggap pidana baru kita akan buka, tapi kita nggak boleh karena ada kerahasiaan," ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (18/11/2010).

Menurut Fuad, berdasarkan UU Pasar Modal pasal 47, kerahasiaan nasabah dalam hal ini data kepemilikan rekening efek hanya bisa dibuka oleh polisi, jaksa, dan hakim, dan Dirjen Pajak. Aturan tersebut, lanjut Fuad, diberlakukan guna menjaga pasar modal tetap kondusif.

"Kasihan ribuan investor yang membeli dengan itikad baik dan tidak ada masalah dan tidak afiliasi terus dibuka datanya. Ngapain? Nanti pasar modal jadi tidak kondusif kalau kepemilikan perorangan bisa dibuka," tegasnya.

Menurut kabar yang beredar, sejumlah politisi dari partai politik tertentu ikutan memperoleh jatah khusus pembelian saham KS. Hal ini yang membuat banyak pihak mencurigai adanya ketidakberesan dalam IPO KS tersebut.

Jika data tersebut dibuka bukan tidak mungkin bakal banyak politisi yang ketahuan ikut menikmati keuntungan dari IPO yang dilakukan oleh perusahaan baja milik pemerintah tersebut.
(nia/dnl)