DPR: Privatisasi BUMN Harus Dihentikan Sampai Kisruh KS Usai

Jakarta - Atas alasan transparasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk menghentikan sementara agenda privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain, sebelum kisruh penjatahan saham IPO PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) tuntas.

Demikian disampaikan anggota DPR Komisi dari partai Golkar, Kamarudin Syam di Jakarta, Selasa (23/11/2010).

Penghentian sementara privatisasi BUMN yang telah antri sebelumnya, bertujuan untuk menegakkan transparasi agar kejadian serupa tidak tertular di BUMN-BUMN lain. DPR mendesak agar permasalahan IPO KRAS dituntaskan secara bertanggung jawab.

Terkait agenda IPO BUMN ke depan, dalam hal ini adalah PT Garuda Indonesia (persero), pemerintah diharapkan membuat aturan tatacara penetapan harga dan distribusi saham yang mengedepankan rakyat Indonesia.

"Dalam IPO BUMN selanjutnya lebih mengutamakan investor lokal. Investor asing yang ingin membeli saham BUMN membeli dari 'secondary market'. Kita hanya ingin mendesak pemerintah untuk membuat  solusi dari permasalahan ini," katanya.

Sementara itu, pengamat pasar modal sekaligus dosen Perbanas, Adler Manurung menyampaikan, kunci persoalan IPO KS kini ada di tangan Bapepam-LK. Terlebih setelah berbagai pihak mendesak agar data pemegang saham KRAS dibuka, termasuk dari Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Hatta Rajasa.

"Bapepam mau seperti apa kita tunggu saja. Kalau mereka anggap perlu ada tindak pidana, kan dengan menghantam wartawan pun sudah pidana. Kalau mereka (Bapepam) yang merasa paling tahu, mereka akan komentar," ucap Adler saat berbincang dengan detikFinance.

(wep/ang)