Pemerintah Dapat Jatah Rp 740 Miliar dari Rights Issue BNI

Jakarta - Pemerintah menyatakan untuk tidak menggunakan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) dalam penawaran umum saham terbatas (right issue) PT Bank Negara IndonesiaTbk (BBNI). Sehingga pemerintah bisa mengantongi dana sebanyak Rp 740 miliar.

Pemerintah memutuskan untuk menjual tiap lembar sahamnya sebanyak 2.472.207.630 seharga Rp 300 per lembar saham, sehingga harga jual saham porsi pemerintah ditambah harga rights issue menjadi totalnya Rp 3.400 per lembarnya.

Demikian disampaikan oleh Direktur Utama BNI, Gatot M Suwondo dalam konferensi persnya di Gedung BNI, Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (21/11/2010).

"Dalam hal ini setelah berkonsultasi dengan pemerintah, maka pemerintah memutuskan untuk menjual tiap lembar HMETD sebanyak 2.472.207.630 tersebut seharga Rp 300 per lembar, sehingga harga jual saham pemerintah adalah sebesar Rp 3.400 tiap lembarnya," ujar Gatot.

Ia mengatakan, dari harga jual tersebut Rp 3.100 akan masuk ke BNI sedangkan Rp 300 akan menjadi pendapatan bagi pemerintah. "Sehingga total pendapatan pemerintah dari right issue BNI diperkirakan akan mencapai lebih dari Rp 740 miliar," tambahnya.

Gatot menjelaskan right issue BNI adalah aksi korporasi yang bertujuan untuk meningkatkan modal inti perseroan (Tier 1 Capital) dari posisi saat ini per 30 September 2010 yang sebesar 10,2% menjadi 16%-17%.

"Untuk itu diterbitkan saham baru sebanyak 3.374.716.060 yang ditawarkan secara terbatas," katanya.

Setelah dilakukan right issue nanti, Gatot mengatakan BNI diharapkan mendapat tambahan modal sebesar Rp 10,4 triliun. "Sehingga nantinya CAR (Rasio Kecukupan Modal) BNI diharapkan menjadi 20% dari posisi saat ini yang sebesar 12,5%," jelasnya.

Rencana right issue tersebut akan dilaksanakan pada 3 Desember 2010. Nantinya total saham BNI di bursa tercatat lebih dari 15 miliar lembar saham.

(dru/ang)