DPR Minta IPO Garuda Ditunda 2 Tahun

Jakarta -

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta rencana penawaran umum saham perdana alias initial public offering (IPO) PT Garuda Indonesia bisa ditunda satu atau dua tahun. Pasalnya, saat ini banyak sekali faktor yang diperkirakan akan mengganjal jalannya aksi korporasi itu.

Anggota DPR Komisi VI DPR Fraksi Hanura, Nurdin Tampubolon mengatakan, faktor pengganjal IPO Garuda itu antara lain, kinerja Garuda yang belum maksimal, isu negatif mengenai jadwal penerbangan tak lancar dan isu PT Krakatau Steel yang belum rampung.

Menurutnya, berbagai sentimen negatif itu akan membuat harga saham perdana maskapai pelat merah itu tidak terlalu tinggi sehingga bisa mempengaruhi target raupan dananya.

"Harus ada penundaan sampai kita anggap mereka sudah bagus peringkat dan keuangannya. Transparansi harus dilakukan. Menurut kami dari Komisi VI kalau IPO dilaksanakan sekarang, harganya akan sangat rendah yang akan rugikan Garuda dan rakyat," katanya di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2010).

"Mungkin setahun atau dua tahun lagi baru IPO tergantung bagaimana dia meningkatkan kinerjanya. tahun depan jangan dulu. Pertimbangannya, laporan keuangan, penentuan harga, cost and benefit perusahaan harus jelas, target yang akan didapat dari ipo, akan dikemanakan uangnya," tambahnya.

Selain itu, ia menambahkan, situasi politik dalam negeri saat ini tidak memungkinkan, apalagi isu mengenai IPO KS masih belum mereda. Belum lagi Garuda baru saja terkena gangguan sistem yang menyebabkan kacaunya jadwal penerbangan dua pekan lalu.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengatakan, untuk tindak mengulangi kejadian kisruh IPO KS, DPR meminta penjatahan dalam IPO Garuda nanti dilakukan secara terbuka dan transparan. Penjatahan ini harus dibuka kepada publik dengan gamblang tanpa ditutupi.

"Jangan bilang book building enggak boleh dibuka, timing ada catatan, menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah dengan situasi waktu dan harga tepat," ujarnya.

(ang/dnl)