Anggota DPR: Stop IPO BUMN Sebelum Kasus KS Selesai

Jakarta - Anggota DPR mendesak Kementerian BUMN untuk menunda seluruh privatisasi BUMN lewat penawaran saham perdana (Initial Public Offfering/IPO). Kementerian BUMN baru diizinkan untuk menggelar IPO BUMN setelah isu miring IPO PT Krakatau Steel Tbk (KS) selesai.

"Kami dari PDIP meminta dihentikan semua rencana dan proses seluruh IPO sebelum kasus Krakatau Steel selesai," ujar Anggota DPR Fraksi PDIP Sukur Nababan dalam RDP dengan Menteri BUMN dan underwriter IPO KS di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2010).

Menurutnya, terjadinya permasalahan IPO KS dikarenakan Kementerian BUMN menjual saham terlalu murah yakni Rp 850 per lembar saham.

"Saya masih ingat sewaktu itu Pak Menteri mengatakan bahwa harga tersebut ditetapkan dengan banyak pertimbangan dan mengusahakan agar nantinya juga mendapatkan investor yang berkualitas," ujarnya.

"Namun terbukti tidak berkualitas, investor tersebut belum satu hari dan dalam tempo beberapa jam investor langsung menyerbu itu artinya bisa jadi sebuah produk ini sangat diminati karena sangat bagus atau bisa jadi sangat murah," imbuh Sukur.

Sukur mengungkapkan sangat disayangkan jika saham KS dijual murah namun ditawarkan kepada pihak asing. "Kalau mau diobral kenapa harus ke asing. Katakanlah obral saja ke rakyat kita," tegasnya.

Oleh karena itu, lanjut Sukur siapa saja baik investor asing dan investor lokal yang membeli, kapan tanggal pembeliannya dan besaran dananya untuk seluruhnya dibuka.

"Agar tidak lagi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, tuduhan, serta mengungkapkan tranparansi bagi publik," tuturnya.

Seperti diketahui KS melepaskan 3.155.000.000 saham baru ke publik dan mencatatkannya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2010. Dengan harga Rp 850, maka total perolehan dana IPO sebesar Rp 2,681 triliun.

Dalam proses bookbuilding yang telah digelar dan berakhir pekan lalu, KS berhasil memperoleh pesanan hingga 30 miliar saham atau hampir 9 kali dari jumlah saham yang dilepas ke publik.

Namun penetapan harga saham IPO Rp 850 itu dinilai sangat murah dan berpotensi merugikan negara. IPO KS ini juga menuai gugatan dari 13 ekonom.

(dru/dnl)