APEI Ingin Berperan Dalam Pembentukan UU Pencucian Uang

Jakarta - Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) siap mengawal pembentukkan peraturan pelaksana atas Undang-undang Tindak Pindana Pencucian Uang (UUTPPU) yang baru saja disahkan DPR 22 Oktober 2010 lalu. Hal ini dilakukan agar aturan baru dapat mendukung tumbuh kembang industri pasar modal di masa mendatang.

Menurut Ketua APEI, Lily Widjaja, agenda sosialisasi UUTPPU kepada perusahaan efek (PE) penting dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) bersama Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Karena salah satu industri yang dinilai rentan akan pencucian uang adalah pasar modal. Dalam amanat UU disebutkan, PE pun harus melaporkan jika ada uang nasabah yang mencurigakan.

"PPATK pernah (sosialisasi) tapi lebih luas. Makanya perlu sosialisasi khusus ke perusahaan efek. Karena PPATK akan menyusun aturan pelaksana, kita mau bisa berperan untuk memastikan UU dijalankan dengan baik," jelas Lily dalam perbincangan dengan detikFinance di Jakarta, Rabu (22/12/2010).

Ia menambahkan, dalam diskusi dengan PPATK kemarin, APEI menegaskan UUTPPU harus dilakukan demi terciptanya transparansi di industri pasar modal. Untuk itu ada dua fokus perhatian dari APEI. Pertama, bagaimana mekanisme penghentian transaksi sementara yang dilakukan PE atas nasabahnya. Jangan sampai dengan penghentian ini berdampak negatif terhadap nasabah-nasabah lainnya.

"Penghentian transaksi sementara PE, ini harus dicermati. Jangan sampai ada impact atau dampak yang luas. Bagaimana mengatur itu, supaya tidak ada efek samping, atau bola salju," tegasnya.

Fokus kedua, tata cara penghentian hubungan antara sekuritas dengan nasabah apabila terbukti dana yang ditempatkan,  tersangkut pidana pencucian uang. "Menghentikan hubungan usaha, itu kan pasti berat. Kami ingin tahu kalau ini wajib, sewajib apa? Ini akan dijabarkan. Kami akan memberi masukkan agar cita-cita tercapai," ucapnya.

Kepala PPATK Yunus Husein sebelumnya menyebut, UU ini terbentuk karena adanya kebutuhan untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum di dalam negeri, khususnya tindak pidana pencucian uang melalui pendekatan anti strategi cuci uang.

Penelusuran transaksi keuangan atau aliran dana, lanjut Yunus, merupakan cara termudah untuk menemukan pelaku, jenis kejahatan dan tempat dimana hasil kejahatan disembunyikan. Dengan adanya UUTPPU akan sangat membantu PPATK, terutama pelaporan transaksi secara online. Salah satu kasus yang bisa terbantu dengan adanya UU ini adalah aliran dana Bank Century.

(wep/ang)