Pemerintah Kantongi Rp 741 Miliar dari Rights Issue BNI

Jakarta - Pemerintah mendapatkan dana segar dari hasil penawaran umum saham terbatas (right issue) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) sebesar Rp 741 miliar. Dana tersebut sudah disetorkan ke kas negara pada 23 Desember 2010.

Demikian diungkapkan oleh Deputi Menteri BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi Achiran Pandu Djajanto, ketika berbincang dengan media di Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (28/12/2010).

"Pada 23 Desember 2010 itu, rights issue BNI sudah selesai semua dan sudah clear dimana bisa menghasilkan Rp 741 miliar dengan jumlah saham right-nya sebanyak 2,54 miliar lembar saham," ujar Pandu.

Ia mengatakan, dana Rp 741 miliar tersebut telah dimasukan ke kas negara dalam hal ini rekening pembendaharaan negara. Pandu menjelaskan, hasil right issue ini merupakan harga rights issue pemerintah di posisi Rp 3.400.

"Kan harga rights issue BNI itu di Rp 3.100 nah untuk pemerintah itu di posisi Rp 3.400, nah yang Rp 300 dari 2,54 miliar lembar saham yang
dilepas itu masuk ke kas negara dan sudah disetorkan," terangnya.

Untuk rights issue PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) Pandu mengatakan saat ini prosesnya masih dilakukan penjajakan oleh international selling agent dan joint lead underwriter-nya. Sama seperti BNI, untuk Bank Mandiri, Pandu mengatakan seluruh saham pemerintah yang di lepas seluruhnya akan dijual seperti BNI.

Ditempat yang sama Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengharapkan proses rights issue Mandiri dapat di diserap oleh investor lokal. "Itu yang kita utamakan yakni investor dalam negeri. Oleh sebab itu porsi investor domestik lebih dominan nantinya dalam rights issue ini," kata Mustafa.

Lebih jauh Mustafa mengatakan, seluruh proses rights issue Bank Mandiri diharapkan selesai pada Maret 2010. "Kita harapkan di Q1 sudah selesai semuanya," kata Dia.

Pada bagian lain, Mustafa mengungkapkan juga mengenai persiapan penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) PT Garuda Indonesia Airlines (Persero) (Garuda). Menurutnya saat ini Kementerian BUMN tengah melakukan evaluasi intensif dan mendalam mengenai proses IPO ini.

"Saya harapkan betul-betul seintensif mungkin evaluasinya, kemudian kajian lebih mendalam kita lakukan juga. Sehingga nantinya begitu dinyatakan Go-Public, semuanya telah well prepared," tuturnya.

Ia juga mengharapkan seluruh utang Garuda bisa terus diselesaikan melalui proses restrukturisasi setelah IPO dilakukan. Menurutnya, di 2016 nantinya utang Garuda telah selesai semua.

(dru/qom)