Harga Rights Issue Bank Bukopin Rp 520 per Saham

Jakarta - PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) menetapkan harga penawaran atas penawaran umum terbatas (PUT) II dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias rights issue sebesar Rp 520 per lembar. Dengan menerbitkan 2,045 miliar saham baru kelas B maka total dana yang didapat perseroan sebanyak Rp 1,066 triliun.

Seperti dikutip dari prospektus ringkas perseroan yang dipublikasikan di Jakarta, Senin (24/1/2011), perseroan akan menawarkan saham baru sebanyak 2.051.366.765 lembar atau setara  25% dari total saham perseroan. Nilia nominal Rp 100 dengan harga penawaran ditetapkan Rp 520 per lembar, dari range semula Rp 480-560 per saham.

Jumlah dana hasil rights issue ini mencapai Rp 1,066 triliun dimana setiap 3 saham lama berhak atas 1 HMETD dan dapat membeli 1 saham baru. Dana akan dipergunakan perseroan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan pembiayaan perseroan.

Bukopin juga akan mengembangkan dan meningkatkan penyaluran kredit di usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UKMK)usaha komersial, usaha konsumer dan pengambangan bisnis lainnya.

HMETD dapat diperdagangkan pada 10-17 Februari 2011. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD ini pada 21 Februari 2011 dengan periode penyerahan saham pada 14-21 Februari 2011. Penjatahan di 22 Februari dan pengembalian uang pemesanan pembelian pada 24 Februari 2011.

Kopelindo, Yabinstra dan Kopkapindo selaku pemegang saham perseroan, tidak akan melaksanakan1,194 miliar saham HMETD yang menjadi haknya dalam PUT II ini. Seluruh saham tersebut akan diserap oleh PT CIMB Securities  Indonesia melalui transaksi di BEI. Selanjutnya CIMB Securities akan menawarkan dan menjual saham hasil pelaksanaan HMETD, segera setelag saham diterbitkan BAF yang ditunjuk Bukopin, yakni PT Datindo Entrycom.

CIMB Securities juga berperan sebagai pembeli siaga atau standby buyer dalam aksi korporasi bank swasta ini. Pencatatan saham baru itu rencananya dilakukan pada 9 Februari 2011.

Perseroan akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 26 Januari 2011 untuk meminta persetujuan para pemegang saham.

(wep/ang)