Jatah Pemerintah di Rights Issue Mandiri Rp 389,5 Miliar Masuk Kas Negara

Jakarta - Kementerian BUMN mendapat dana segar Rp 389,5 miliar dari hasil penerbitan saham baru (rights issue) PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), karena pemerintah berkomitmen untuk tidak menyerap Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMTED). Saham BMRI yang menjadi hak pemerintah dihargai Rp 5.250 atau lebih tinggi 5% dibandingkan harga rights-nya, Rp 5.000.

Menurut Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN, Pandu Djajanto menyatakan total dana Rp 389,5 miliar akan langsung ke kas negara. "Bukan (Rp 390 miliar) tapi Rp 389,5 miliar. Langsung masuk kas negara," jelasnya.

Menteri BUMN, Mustafa Abubakar menjelaskan, penetapan harga rights issue BMRI merupakan hal yang memuaskan. Bahkan ini menjadi rekor baru untuk menetapan harga diskon, dibandingkan harga yang beredar di pasar skunder.

"Mandiri memuaskan. Dari harga saham Bank Mandiri diputuskan kemarin Rp 5.000 per lembar. Diskon cetak rekor 9,7%," papar Mustafa.

Khusus untuk saham yang menjadi hak pemerintah dihargai Rp 5.250 per lembar atau 5% lebih tinggi dari penetapan harga rights issue. Sehingga pemerintah mendapatkan Rp 389,5 miliar.

"Placement saham pemerintah kita lepas dengan harga Rp 5.250. Hingga pemerintah mendapatkan Rp 389,5 miliar," ucapnya.

BMRI melepas 2.336.838.591 saham baru melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) bertujuan untuk menjaga rasio kecukupan modal. Menurut Direktur Utama Bank Mandiri, Zulkifli Zaini, hal ini dilakukan dalam rangka mendukung pertumbuhan kredit yang diperkirakan dapat mencapai sebesar 20% secara rata-rata per tahun sampai dengan tahun 2014 sesuai dengan corporate plan.

Dari hasil roadshow right issue, Zulkifli menegaskan, terdapat 160 pertemuan di 8 kota termasuk di luar negeri, seperti Singapura, Hongkong, Inggris, dan Amerika Serikat. Hasil bookbuilding mencatat, sebagian besar investor ingin memiliki saham Bank Mandiri dalam jangka panjang.

Zulkifli juga mengatakan, minat investor luar negeri lebih tinggi daripada domestik. "Dengan kira-kira komposisi luar negeri 2/3 dan retail 1/3. Permintaannya oversubscribe atau melebihi penawaran," jelasnya.

Rapat Umum BMRI akan menggelar rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 28 januari 2011, untuk memperoleh persetujuan pemegang saham atas rencana korporasi tersebut.

Sesuai dengan prospektus, saham baru dapat diperdagangkan di pasar mulai tanggal 14 Februari 2011. Pasca right issue porsi kepemilikan Negara republik Indonesia akan menjadi 60 persen dari saat ini sebesar 66,73 persen. sementara saham publik akan menjadi 40 persen.

(wep/ang)