Bank Mutiara Bidik Obligasi Rp 1 Triliun

Jakarta - PT Bank Mutiara Tbk berencana menerbitkan obligasi subordinasi (subdebt) Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun pada Juli 2012, sebagai alternatif pendanaan dalam rangka ekspansi bisnis kreditnya.

Demikian disampaikan Direktur Treasury Bank Mutiara Ahmad Fajar dalam paparan publik di Restoran Harum Manis, Jalan KH Mas Mansyur, Jakarta, Selasa (8/2/2011).

"Subdebt di 2012. Alternatifnya itu dengan nilai Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun," paparnya.

Pengajuan subdebt memang baru dilakukan tahun depan, mengingat manajemen ingin terjadi peningkatan kinerja keuangan Bank Mutiara selama tiga tahun berturut-turut. Ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

"Bisa saja dilakukan akhir tahun ini, tapi kita harus lihat market. Kalau dimungkinkan bisa saja," ucapnya.

Selain subdebt, sebenarnya perseroan juga mengkaji untuk menerbitkan saham baru (rights issue). Pasalnya ongkos yang dikeluarkan dari rights issue paling murah dibandingkan jenis pendanaan lain.

"Kalau rights issue masih dalam kajian. Karena rights issue biayanya paling murah," tegas Fajar.

Diharapkan dengan pendanaan baru tersebut dapat mendukung ekspansi kredit perseroan yang ditargetkan tumbuh 57% menjadi Rp 9,9 triliun.

Sepanjang tahun ini, perseroan juga akan membidik Dana Pihak Ketiga (DPK) Rp 10,8 triliun, atau meningkat 22% dibandingkan periode sebelumnya. Penarikan dana tabungan dan giro juga akan dimaksimalkan.

"Kontribusi tabungan naik 100% atau mencapai Rp 776 miliar, dengan giro bisa naik 103%. Ini diharapkan menurunkan cost of fund (beban biaya dana)," kata Direktur Utama Bank Mutiara, Maryono.

Untuk menambahkan pemasukan dari sisi tabungan dan giro, perseroan akan meluncurkan berbagai program. Diantaranya, e-banking dan penambahan kerja sama 14 ribu ATM Prima, setelah sebelumnya menggandeng 17 ribu ATM Bersama.

"Kita juga akan tambah 5-10 ATM baru dengan 5 kantor cabang baru. 1 lagi diuber di Semarang. Empat sisanya dilakukan pada semester II," tegas Maryono.

Total investasi kantor baru mencapai Rp 40-50 miliar per unit. Sedangkan investasi IT, termasuk e-banking dan ATM mencapai Rp 38-40 miliar.

"Kita fokus pada 3 penambahan fitur di ATM, seperti pembayaran kartu kredit, pembayaran utilities, dan pembayaran tagihan telepon dan pulsa. Ini diharapkan meningkatkan tabungan dan fee base," imbuhnya.

(wep/dnl)