Menteri BUMN Tak Peduli Saham Garuda Tak Laku

Menteri BUMN Tak Peduli Saham Garuda Tak Laku

Whery Enggo Prayogi - detikFinance
Jumat, 11 Feb 2011 10:08 WIB
Menteri BUMN Tak Peduli Saham Garuda Tak Laku
Jakarta -

Menteri BUMN Mustafa Abubakar menyatakan tidak terlalu mempermasalahkan saham PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) tak laku di pasaran. Menurutnya, yang paling penting Garuda sudah masuk lantai bursa.

"Saya tidak mau komentari itu (saham Garuda tak laku). Saya sebagai pemegang saham, yang penting sudah dicatatkan (sahamnya) Alhamdulillah. Kalau untuk urusan penyerapannya dari mana atau berapa besar, itu urusan underwriter, itu kan business to business," katanya saat listing Garuda di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (11/2/2011).

Ia mengatakan, saham Garuda yang tidak terserap dengan baik oleh pasar menjadi urusan penjamin emisi, begitu juga tanggung jawabnya untuk membeli sisa sahamnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bisa saja mereka (underwriter) cari (pinjaman) ke lembaga pembiayaan atau cari siasat bisnis lainnya.Yang penting semua proses sudah kita penuhi," ujarnya..

Berdasarkan dataΒ  Bursa Efek Indonesia (BEI), sebanyak 47,48% atau 3.008.406.725 lembar saham dari total saham PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) terserap oleh penjamin emisi karena sepinya permintaan. Hanya 3.327.331.275 lembar yang terserap oleh pasar, baik melalui pooling ataupun institusi.

TercatatΒ  saham dipesan oleh 11.068 pihak, dengan jumlah lembar 3.327.331.275.

Garuda melepas saham baru sebanyakΒ  6,335 miliar lembar, atau setara dengan 26,67% dari total modal yang ditetapkan. Dengan harga pelaksanaan Rp 750 per lembar maka dana yang dapat Rp 4,751 triliun.

Uang ini tidak dinikmati Garuda sendiri. Pasalnya ada hak saham milik Bank Mandiri, dari utang perseroan yang kemudian dikonversi menjadi saham perdana. Saham Garuda milik BMRI sebanyak 1,9 miliar lembar, sedangkan milik BUMN Aviasi sendiri 4,4 miliar lembar. Dengan demikian jatuh murni Garuda atas saham IPO miliknya, Rp 3,3 triliun, sedangkan untuk BMRI Rp 1,451 triliun.

(ang/qom)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads