Pemerintah Pasrahkan Harga Saham Garuda ke Pasar

Pemerintah Pasrahkan Harga Saham Garuda ke Pasar

- detikFinance
Jumat, 11 Feb 2011 19:13 WIB
Pemerintah Pasrahkan Harga Saham Garuda ke Pasar
Bogor - Pemerintah tak mau ikut campur terhadap jatuhnya harga saham PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) di saat pencatatan saham perdananya. Pergerakan saham Garuda akan diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar modal.

Hal ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa usai Retreat dengan 66 BUMN di Istana Bogor, Jumat (11/2/2011).

"Saya kira ini sudah IPO dan sudah ada di pasar modal. Jadi biarkanlah mekanisme pasar modal bekerja," ujar Hatta.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun Hatta berharap harga saham Garuda akan meningkat sehingga bisa memberikan keuntungan bagi investor yang membeli saham tersebut.

"Kita harapkan lebih tinggi, saya harapkan saham itu akan meningkat nanti," harap Hatta.

Seperti diketahui, harga saham Garuda pada pencatatan saham perdana dibuka turun Rp 50 ke level Rp 700 dari harga perdananya Rp 750 per lembar.

Harga saham Garuda harga terendah di Rp 580 per lembar dan pada hari ini akhirnya ditutup pada Rp 620.

Berdasarkan data  Bursa Efek Indonesia (BEI), sebanyak 47,48% atau 3.008.406.725 lembar saham dari total saham PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) terserap oleh penjamin emisi karena sepinya permintaan. Hanya 3.327.331.275 lembar yang terserap oleh pasar, baik melalui pooling ataupun institusi.

Tercatat  saham dipesan oleh 11.068 pihak, dengan jumlah lembar 3.327.331.275.

Garuda melepas saham baru sebanyak  6,335 miliar lembar, atau setara dengan 26,67% dari total modal yang ditetapkan. Dengan harga pelaksanaan Rp 750 per lembar maka dana yang dapat Rp 4,751 triliun.

Uang ini tidak dinikmati Garuda sendiri. Pasalnya ada hak saham milik Bank Mandiri, dari utang perseroan yang kemudian dikonversi menjadi saham perdana.

Saham Garuda milik BMRI sebanyak 1,9 miliar lembar, sedangkan milik BUMN Aviasi sendiri 4,4 miliar lembar. Dengan demikian jatuh murni Garuda atas saham IPO miliknya, Rp 3,3 triliun, sedangkan untuk BMRI Rp 1,451 triliun. (nia/dnl)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads