IPO BUMN Bakal Diperketat

Bogor - Pelaksanaan penjualan saham perdana atau initial public offering (IPO) sejumlah BUMN dan juga PT Garuda Indonesia Tbk mengecewakan investor. Ke depan pemerintah akan memperketat IPO BUMN terutama dari segi timing (waktu).

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, dirinya sudah berbicara dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk mengevaluasi pelaksanaan IPO BUMN.

"Tentu (dievaluasi). Saya baru bicara dengan Menteri Keuangan, kami akan evaluasi dalam IPO (BUMN)," kata Hatta usai Retreat dengan 66 BUMN di Istana Bogor, Jumat (11/2/2011).

Menurut Hatta, waktu pelaksanaan IPO BUMN harus sangat diperhatikan sehingga kinerja saham bisa memberikan keuntungan (gain) yang baik bagi investor.

"Berikutnya ada beberapa perusahaan yang sudah dapat perhatian timing is very important," ujarnya.

Hatta menjelaskan ke depannya pemerintah akan melakukan pengetatan dengan meningkatkan transaparansi dan akuntabilitas perusahaan plat merah yang akan melakukan IPO.

"Istilah diperketat itu, mungkin transparansi dan akuntabilitasnya kalau soal itu. Jangan diartikan negatif bisa diartikan orang dipersulit untuk IPO atau rights issue," ujarnya.

Hatta menyatakan saat ini rights issue dan IPO masih sangat diperlukan guna memberikan pendanaan bagi perusahaan.

"Kita memerlukan BUMN masuk pasar modal, kenapa tidak hanya mendapatkan permodalan tapi untuk memperkuat struktur permodalan tapi penting juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas," ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Hatta, selain bisa meningkatkan transparansi juga dapat meningkatkan kesehatan pasar modal.

"Karena kalau banyak yang awasi biasanya setelah masuk pasar modal itu mereka meningkat yield-nya karena mereka terpaksa untuk transparan dan akuntabilitasnya tinggi. Di samping tentu pasar modal kita akan semakin kuat," tandasnya.
(dnl/qom)